Jakarta. Jelajahpenanews. Com – ini cuma hasil pengamatan ya … bisa benar bisa salah. Cuma latihan up analisa dari apa yang kita perhatikan. Nggak usah nge gas ..gak suka skip aja. Beda pendapat, sah 2 juga. Orang waras akan berdiskusi, orang kurang literasi umpat 2 gaje di kolom komentar. Kalau merasa benar versi diri sendiri silahkan buat utas di beranda pribadi.
Biar nggak salah kaprah, Bu Guru termasuk pihak yang nggak suka cara Gibran naik jadi Wapres, namun realistis bahwa beliau kenyataan udah dilantik jadi Wapres.
Mari kita bahas : (eee jargon orang yak) wkwk
Pernahkah Sahabat mencoba memasang jok motor yang agak miring atau menakar beras ke dalam toples kaca? Uniknya, semakin digoyang sesuatu, biasanya butiran-butirannya justru semakin menyelinap mengisi rongga kosong, dan posisinya malah makin pas dengan kedudukannya! Jujur saja, Bu Guru sebenarnya gemas dan jengkel setengah mati melihat akrobat politik dinasti kita yang sarat jalan pintas dan utak-atik aturan; rasanya ingin sekali mengelus dada melihat nalar publik yang begitu gampang terbuai oleh gimik.
Demi evaluasi akhir pekan yang tetap cerdas dan berbobot, mari kita singkirkan rasa kesal pribadi. Sebagai pengamat yang waras, kita bedah fenomena mekanika kekuasaan ini secara jernih , yg nggak suka Mas Gibran, anteng ae yah …Beliau Wapres walau tak setuju.
Di balik layar, relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sesungguhnya bukanlah roman politik sejati, melainkan murni koeksistensi pragmatis yang dingin. Di depan lampu sorot kamera, juru bicara Istana dan petinggi partai memang rajin berkicau bahwa hubungan keduanya “sangat mesra” sembari menuduh isu perpecahan sebagai adu domba murahan.
Namun di balik tirai, Prabowo perlahan mulai mempertegas kedaulatannya sendiri tanpa ketergantungan pada restu Solo. Hak prerogatif presiden dipakai merangkul pengkritik lama era Jokowi, salah satunya melantik Mohammad Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026. Sinyal kerenggangan bahkan tampak menggelitik saat Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, ketika kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digeser turun ke barisan para menteri koordinator.
Alasan teknis teleprompter dari pihak Istana tentu saja bahasa diplomasi halus untuk menegaskan bahwa nakhoda tunggal kabinet ini cuma ada satu. Jokowi pun tak tinggal diam; cemas terpinggirkan, ia gesit bersafari politik ke Lampung dan Kota Kupang pada awal Agustus demi memompa elektabilitas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai sekoci cadangan menuju Pemilu 2029.
Di tengah friksi dingin antarelite itulah, isu pergantian dan pemakzulan wakil presiden mendadak meledak lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Sebanyak dua belas pemohon, dimotori Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, hingga deretan jenderal purnawirawan Forum Purnawirawan Prajurit TNI seperti Fachrul Razi, menggugat keabsahan administratif pencalonan Gibran. Mereka mendalilkan bahwa ijazah O-Level Orchid Park Singapura hanya setara kelas sepuluh SMA dan program UTS Insearch Sydney sekadar bimbel matrikulasi, sehingga penyetaraannya dinilai memuat rekayasa terstruktur, sistematis, dan terencana (TST).
Pemohon bahkan menuntut diskualifikasi dan mendesak MPR menggelar sidang memilih wakil presiden baru dalam tempo enam puluh hari. Namun betapapun dalil ini membakar emosi publik, KPU dan Bawaslu dengan dingin membalas di sidang 23 September bahwa gugatan ini salah kamar, kedaluwarsa 905 hari, dan dinilai sebagai penyelundupan pemakzulan inkonstitusional.
Dari Solo pada 24 September, Jokowi pun menyeletuk santai membela putranya, heran mengapa lulusan kampus luar negeri mesti disuruh ikut Kejar Paket C.
Jika dihitung secara objektif, peluang pergantian wakil presiden faktanya mendekati nol persen. Jalur Mahkamah Konstitusi terganjal batas kedaluwarsa resmi sengketa pemilu, sedangkan pemakzulan melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mustahil menembus Senayan yang lebih dari delapan puluh persen kursinya dikuasai koalisi Prabowo.
Presiden Prabowo sendiri jelas tak sudi mempertaruhkan stabilitas ekonomi nasional demi memfasilitasi manuver kelompok penentang. Jadi, wacana ini sejatinya murni perang urat saraf untuk terus membebani legitimasi moral trah Solo menyongsong peta politik 2029.
Puncak sandiwara ini meletus pada 25 September 2026 melalui pertunjukan “dua panggung” yang tertata sangat rapi. Ketika ruang sidang MK di Jakarta riuh memperdebatkan legalitas kertas ijazah, Mas Wapres justru terbang ribuan kilometer ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menerjang sisa lumpur galodo dengan sepatu bot di Posko Balai Pemuda Kayu Aro.
Melalui taktik pengalihan isu (issue deflection), publik disuguhi panggung aksi kemanusiaan: mengerahkan dokter pribadinya mengobati warga tertusuk paku bernama Ibu Yulna Yenita, memantau jembatan rusak, hingga menjanjikan keringanan cicilan pinjaman bank Himbara dan nasabah PNM Mekaar.
Pemilihan Ranah Minang yang secara elektoral bukan basis pendukungnya adalah diplomasi simpati (goodwill outreach) untuk mencairkan antipati lokal. Lalu saat dicecar wartawan soal sidang Jakarta, jawabannya sangat khas dan licin: “Ikut pimpinan saja”.
Ini adalah jurus pelimpahan ke pimpinan (deferral to leadership) guna mematikan pertanyaan kritis media, melemparkan beban politik ke pundak Prabowo, sembari menjaga citra dirinya tetap baik sebagai sekadar pekerja teknis di lapangan.
Bu Guru cuma remind Deni Indrayana dkk, semakin diubek 2 Mas anteng ini…beberapa rakyat nambah simpati karena adab nya memang nggak nge gas. So …jadi kasi panggung nggak sih tim ini ?
Semakin keras kursi itu digoyang di ibu kota, panggung lapangan justru membuat kedudukan tersebut terkunci semakin pas di tempatnya.
Salam Sayang Literasi Numerasi
Bu Guru💕
#CerdasPolitik #LiterasiKonstitusi #StrategiDuaPanggung #LogikaTataNegara #BongkarMitosHukum #AkalSehatIndonesia
