Tan Malaka: Sang “Bapak Republik Indonesia” dengan Puluhan Nama Samaran

Red JPN

Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Tan Malaka adalah salah satu tokoh paling unik dan kontroversial dalam sejarah pergerakan Indonesia. Ia bukan hanya seorang aktivis politik dan pemikir, tetapi juga guru, penulis, organisator, serta pengembara yang selama puluhan tahun hidup berpindah-pindah menggunakan berbagai nama samaran. Jejak hidupnya membentang dari Sumatra Barat, Eropa, Uni Soviet, hingga berbagai kota di Asia sebelum akhirnya kembali ke Indonesia menjelang dan setelah kemerdekaan.

Anak Suliki yang Tumbuh dalam Tradisi Islam

Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim, bergelar Datuk Sutan Malaka, di Pandam Gadang, Suliki, Sumatra Barat, pada 2 Juni 1897. Ia berasal dari keluarga terpandang di lingkungan masyarakat setempat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana keislaman yang kuat dan disebut pernah mempelajari Al-Qur’an, ilmu agama, serta pencak silat.

Pendidikan formalnya ditempuh di Kweekschool Fort de Kock atau sekolah guru di Bukittinggi. Gurunya, G.H. Horensma, melihat Tan Malaka sebagai murid yang cerdas dan memiliki kemampuan menonjol. Pendidikan tersebut kemudian membawanya ke Belanda pada 1913 untuk memperdalam pendidikan keguruan.

Di Belanda, wawasan Tan Malaka berkembang semakin luas. Ia membaca berbagai pemikiran politik dan filsafat Eropa, termasuk karya Marx, Engels, dan Lenin. Revolusi Rusia 1917 juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikirannya.

Dari Guru Perkebunan hingga Aktivis Pergerakan

Sekembalinya ke Hindia Belanda, Tan Malaka sempat bekerja sebagai guru bagi anak-anak buruh perkebunan di Deli, Sumatra Timur. Pengalamannya melihat langsung kehidupan para kuli perkebunan membuat perhatian Tan Malaka semakin tertuju pada persoalan ketimpangan sosial dan pendidikan rakyat.

Pada 1921 ia menuju Jawa dan bergabung dengan lingkungan pergerakan di Semarang. Di sana, ia bekerja bersama Sarekat Islam Semarang dan aktif dalam bidang pendidikan. Pada 21 Juni 1921, Sekolah Sarekat Islam di Semarang mulai berjalan dengan Tan Malaka sebagai salah satu tokoh utama dalam pengelolaannya. Gagasan pendidikan kerakyatan yang dikembangkannya kemudian menginspirasi berdirinya sekolah-sekolah serupa di sejumlah daerah.

Pada masa inilah karier politiknya berkembang sangat cepat. Ia juga aktif dalam organisasi buruh dan menulis berbagai artikel serta pamflet mengenai politik, pendidikan, dan perjuangan rakyat.

Ketua PKI di Usia 24 Tahun

Pada akhir 1921, setelah Semaoen meninggalkan Hindia Belanda untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, Tan Malaka dipercaya menggantikannya sebagai ketua PKI. Ia terpilih dalam kongres partai di Semarang pada 24–25 Desember 1921, ketika usianya baru sekitar 24 tahun.

Kepemimpinannya tidak berlangsung lama. Pemerintah kolonial menganggap aktivitasnya semakin mengancam sehingga pada 1922 ia ditangkap dan kemudian dikenai hukuman pembuangan. Tan Malaka memilih Belanda sebagai tempat pengasingannya.

Sejak saat itu, kehidupannya berubah menjadi perjalanan panjang seorang buronan politik.

Pengembaraan dengan Puluhan Nama Samaran

Selama hampir dua dekade, Tan Malaka berpindah dari satu negara ke negara lain. Ia pernah berada di Belanda, Jerman, Uni Soviet, Cina, Filipina, Singapura, Thailand, dan Hong Kong.

Untuk menghindari penangkapan, ia menggunakan berbagai identitas. Di Indonesia ia pernah memakai nama Ilyas Husein, di Filipina dikenal sebagai Alisio Rivera, di Singapura menggunakan nama Hasan Gozali, sementara di Hong Kong ia pernah menggunakan nama Ong Soong Lee.

Jumlah nama samaran yang digunakan Tan Malaka sering disebut mencapai 23 nama, sebuah gambaran betapa panjang dan berbahayanya kehidupan bawah tanah yang dijalaninya.

Pada periode tersebut, ia juga berhubungan dengan gerakan komunis internasional dan sempat mengikuti kegiatan Komintern di Moskow. Namun hubungan Tan Malaka dengan komunisme internasional tidak selalu berjalan mulus. Ia memiliki pandangan politik sendiri dan tidak selalu sejalan dengan keputusan pimpinan Komintern maupun PKI.

Menolak Pemberontakan 1926

Salah satu perbedaan penting Tan Malaka dengan sebagian pimpinan PKI terjadi menjelang pemberontakan 1926–1927. Tan Malaka menilai kondisi organisasi dan kekuatan rakyat belum cukup untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial.

Keputusannya untuk menentang rencana tersebut membuat hubungan politiknya dengan arus utama PKI semakin renggang. Setelah itu, Tan Malaka membangun jaringan perjuangannya sendiri dan pada 1927 mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari) di Bangkok.

Perjalanan politiknya kemudian semakin independen. Ia tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tetapi tidak lagi berada di bawah garis politik PKI.

Pulang ke Indonesia dan Menuntut “Merdeka 100 Persen”

Setelah Jepang menguasai Indonesia pada 1942, Tan Malaka akhirnya kembali ke tanah air. Setelah Proklamasi 1945, ia melihat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak boleh berakhir hanya dengan diplomasi.

Tan Malaka menolak berbagai bentuk kompromi yang menurutnya dapat mengurangi kedaulatan Republik. Pada Januari 1946, ia membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah koalisi politik yang menghimpun berbagai kelompok dengan tuntutan utama mempertahankan kemerdekaan secara penuh. Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai unsur masyarakat dan tentara, termasuk simpati dari Jenderal Sudirman.

Sikapnya yang keras terhadap perundingan dengan Belanda membuat Tan Malaka berseberangan dengan pemerintah yang ketika itu menempuh jalur diplomasi. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara pada 1946, sebelum akhirnya dibebaskan pada 1948.

Akhir Tragis di Selopanggung

Setelah bebas, Tan Malaka kembali bergerak secara rahasia. Ia mendirikan Partai Murba pada 1948 dan terus melakukan perjuangan di tengah situasi politik serta militer yang semakin kacau.

Namun perjalanan hidupnya berakhir tragis. Pada 21 Februari 1949, Tan Malaka ditangkap dan kemudian ditembak mati di Selopanggung, Kediri, oleh pasukan militer Republik tanpa melalui proses pengadilan.

Selama bertahun-tahun, keberadaan makamnya bahkan menjadi misteri. Penelusuran panjang sejarawan Harry Poeze kemudian membantu memastikan lokasi makamnya di Selopanggung.

Pada 28 Maret 1963, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1963.

Warisan Seorang Pengembara Revolusi

Tan Malaka meninggalkan warisan pemikiran yang jauh lebih luas daripada sekadar sejarah keterlibatannya dalam gerakan komunis. Ia menulis berbagai karya politik dan filsafat, termasuk Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika), serta terus memikirkan hubungan antara pendidikan, kemerdekaan, rakyat, dan perubahan sosial.

Julukan “Bapak Republik Indonesia” yang kemudian populer melalui tulisan-tulisan tentang dirinya menggambarkan posisi Tan Malaka sebagai salah satu pemikir awal yang secara konsisten membayangkan Indonesia sebagai republik yang merdeka dan berdaulat.

Kisah hidupnya adalah kisah tentang seorang anak dari Pandam Gadang yang mengembara melintasi berbagai negara, hidup dengan banyak nama samaran, berdebat dengan kawan seperjuangan, berseberangan dengan pemerintah, dan akhirnya gugur tanpa pengadilan. Justru karena itulah, Tan Malaka tetap menjadi salah satu tokoh paling menarik untuk memahami betapa kompleksnya perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.

TanMalaka #SejarahIndonesia #PahlawanNasional #TokohPergerakan

Bagikan