SURABAYA , jelajahpenanews. Com – Kota Surabaya sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Karakter kota yang dahulu dibakar oleh militansi kerakyatan dan semangat ‘Arek-arek Suroboyo’ bertransformasi menjadi asing bagi penduduk aslinya akibat cengkeraman oligarki. Di balik pembangunan fisik taman-taman dan jalur pedestrian, Republik Merah Putih (RMP) menyoroti adanya dominasi nyata kapitalisme eksklusif yang kian meminggirkan masyarakat miskin.
Aktivis sekaligus Kontributor Publik Republik Merah Putih, Eko Gagak, menyatakan bahwa terjadi kontradiksi mendalam antara narasi kepahlawanan kota dengan realitas kebijakan publik hampir tiga dekade terakhir ini. Pembangunan Kota Surabaya dinilai telah melenceng jauh dari amanat konstitusi dan keadilan ruang bagi masyarakat kelas bawah (wong cilik). Semangat egaliter, berani, dan terbuka yang melekat pada peristiwa heroik 10 November 1945 telah direduksi menjadi sekadar komoditas seremoni tahunan dan festival artifisial.
“Surabaya bukanlah kota yang lahir dari blueprint korporasi. Tetesan darah rakyat jelata dan semangat ‘Arek’ adalah manifestasi dari sikap anti-penindasan serta kesetaraan radikal. Ketika ruang publik diprivatisasi dan simbol Bung Tomo hanya dijadikan pajangan teatrikal demi mendongkrak pariwisata, di situlah pengkhianatan sejarah terjadi,” ujar Eko Gagak dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (1/11/2026).
Republik Merah Putih (RMP) juga menyoroti mulai lunturnya romantisasi Surabaya sebagai ruang lebur budaya. Pluralisme historis dituding telah digantikan oleh panggung pencitraan politik pejabat yang hampa makna substansial. Realitas di akar rumput memperlihatkan polarisasi akibat watak pembangunan yang dikontrol oleh pasar.
Beberapa poin yang disoroti oleh Republik Merah Putih terkait kondisi Surabaya antara lain:
- Kehadiran kluster hunian mandiri ultra-mewah di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Timur menciptakan fenomena “kota dalam kota”. Benteng eksklusif kaum berpunya berdiri pongah, kontras dengan perkampungan padat yang terhimpit di sela-selanya.
- Garis kemiskinan melonjak hingga mencekik sektor informal yang tidak memiliki kepastian pendapatan serta memicu kriminalitas akibat ketimpangan telanjang. Penduduk asli terseok-seok secara ekonomi dan terdorong keluar menuju wilayah penyangga seperti Sidoarjo dan Gresik akibat tingginya biaya hidup serta konversi lahan masif.
- Pergantian Wali Kota dari masa ke masa terbukti belum menyentuh akar persoalan struktural. Estetika visual kota diprioritaskan demi memikat investor besar dan mengamankan elektabilitas, mengorbankan agenda pengentasan kemiskinan yang substantif.
Eko Gagak menegaskan bahwa pengambilan keputusan publik di Surabaya tidak lagi menempatkan kedaulatan seluruh rakyat sebagai panglima. Sebaliknya, kebijakan yang ada lebih menyerupai karpet merah bagi konsesi-konsesi kapitalis properti yang mematikan ruang hidup komunal.
Jika ruang hidup rakyat terus dirampas atas nama investasi, syahwat kekuasaan, dan keserakahan jabatan, maka spirit perjuangan Bung Tomo dan para pendahulu telah dikhianati secara sadar. Surabaya kini sedang mempertaruhkan jati dirinya.
“Apakah menjadi kota pahlawan yang konsisten memanusiakan rakyat kecil, atau sepenuhnya menjadi kota bajingan politik yang hanya ramah pada pemilik modal? Pembangunan yang sah dan bermartabat tidak diukur dari seberapa tinggi gedung pencakar langit dibangun, melainkan sejauh mana khususnya Arek-arek Suroboyo asli dan kaum miskin diletakkan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang digusur atas nama kemajuan,” pungkas Eko Gagak. (Red)
