Surabaya, Jelajahpenanews.com – 19 Oktober 2026
Dari pertengahan tahun 2026 hingga menuju akhir tahun indonesia dilanda berbagai krisis. Yang paling terasa dan masih terjadi yaitu krisis energi dan alam. Kelangkaan distribusi BBM bersubsidi, listrik mati dalam satu kawasan luas (Black Out) dan kebakaran hutan (Karhutla) terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan ini.
Antrian pengendara di SPBU terjadi meluas di berbagai daerah yang mengganggu aktifitas ekonomi masyarakat sudah dalam tahap memprihatinkan. Black Out di wilayah luar Jawa terjadi beberapa hari berdampak gelap gulita di malam hari. Serta kabut asap akibat karhutla di Kalimantan memaksa sekolah dan perkantoran menerapkan pembelajaran daring dan Work From Home (WFH).
Abdur Rozaq Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal selaku Ketua Umum ormas PNIB memaparkan berbagai persoalan tersebut dalam satu sudut pandang Krisis Nasional. Menurutnya ketiga krisis di atas diduga terjadi karena ada unsur kesengajaan yang dilakukan secara sistemik.
“Kita mulai dari antrian BBM bersubsidi yang hampir terjadi di berbagai SPBU diberbagai daerah. Menteri ESDM Bahlil menyatakan stok BBM aman tersedia, namun yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Beberapa SPBU sepi karena tidak mendapat pasokan BBM bersubsidi. Sebaliknya SPBU yang mendapat pasokan dipenuhi antrian mengular hingga 1 kilometer bahkan lebih. Artinya yang bermasalah adalah rantai distribusinya dan systemnya”, papar Gus Wal
Gus Wal menduga ada unsur kesengajaan menghambat rantai distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat terpaksa membeli BBM non subsidi. Selisih harga yang terlalu besar antara BBM subsidi dan non subsidi bagi rakyat berpenghasilan rendah sangat memberatkan.
“Perbedaan harga Pertalite dan Pertamax yang besar membuat kebutuhan Pertalite meningkat berdampak kuota subsidi BBM dari pemerintah juga naik. Defisit APBN semakin besar jika harus menambah kuota subsidi BBM. Inilah mengapa Pertalite dihambat distribusinya agar rakyat terpaksa membeli Pertamax” jelas Gus Wal.
Krisis distribusi BBM yang paling terdampak adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Aktifitas ekonomi terganggu karena waktu mereka habis beberapa jam hanya untuk antri BBM. Ditambah lagi black out listrik justru terjadi saat pasokan listrik di Indonesia dalam kondisi surplus.
“Surplus pasokan listrik Indonesia mencapai angka 40%, artinya kita tidak kekurangan daya listrik, justru kelebihan. Black out terjadi secara tiba-tiba diduga dilakukan orang yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan menurunkan kepercayaan publik kepada Pemerintah” kata Gus Wal.
Tidak hanya krisis energi, Gus Wal bersama PNIB menyoroti tajam persoalan karhutla yang hingga hari ini belum menemukan solusi. Kebakaran lahan gambut di Kalimantan dan Sumatra serta wilayah daerah lainya yang terjadi tiap tahun menjadi catatan krisis ekosistem.
“Hanya di Indonesia, Karhutla menjadi berkah bagi pengusaha perkebunan. Terbakar atau dibakar selalu berujung pada munculnya perkebunan sawit baru. Persoalan bisnis perkebunan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat yang mabuk asap dan menimbukan ISPA merupakan persoalan serius tidak bisa dianggap enteng” ucap Gus Wal.
Persoalan krisis yang berdampak langsung pada masyarakat sudah waktunya diusut tuntas. Masyarakat sebagai korban menuntut pembenahan secara sistemik.
“Jadikan krisis BBM dan Karhutla menjadi Bencana Nasional. Audit kementrian ESDM beserta Pertamina dan kementrian Kehutanan beserta perhutani yang menjadi institusi penanggungjawabnya. Kalau perlu copot menterinya ganti dengan sosok profesional di bidangnya, bukan sosok politikus yang selalu berkilah di tengah krisis. Rakyat juga berhak sejahtera, aman dan terlayani kebutuhannya sebagaimana mereka juga dituntut kewajiban membayar pajak untuk membiayai pemerintahan” pungkas Gus Wal.
