JAKARTA. Jelajahpenanews. Com – Di balik riuh rendah kritik terhadap proyek Badan Gizi Nasional (BGN), Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy meluncurkan sebuah manuver komunikasi politik yang taktis sekaligus berisiko. Narasi “96 Juta Warga” kini muncul ke permukaan, bukan sekadar sebagai data statistik pemilu, melainkan sebagai perisai politik untuk membentengi kebijakan pemerintah dari serangan tajam para aktivis dan pengamat.
Redaksi “Pena yang Menolak Patah” melakukan bedah forensik terhadap narasi tersebut. Apakah ini bentuk kedaulatan rakyat, ataukah sebuah “cek kosong” bagi birokrasi?
1. Manipulasi Angka: Validasi vs Legitimasi
Angka 96 juta suara yang diraih pasangan Prabowo-Gibran kini dialihfungsikan menjadi instrumen legitimasi kebijakan teknis. Seskab seolah sedang membangun argumen bahwa mandat demokratis (suara rakyat) memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan legitimasi akademis (analisis pakar).
Risiko Forensik: Menjadikan perolehan suara sebagai pembenaran atas setiap langkah kebijakan termasuk isu sensitif seperti pengadaan laptop senilai Rp60 juta berisiko menjerumuskan kita pada Demokrasi Absolutis. Ada bahaya laten di mana suara rakyat dianggap sebagai izin tak terbatas untuk membiarkan inefisiensi birokrasi tanpa perlu merasa terganggu oleh pengawasan publik.
2. Strategi Belah Bambu: Rakyat Lawan Pengamat
Seskab Teddy tampak sedang menarik garis demarkasi yang tegas untuk menciptakan dikotomi publik:
Blok Populis: 96 juta warga yang diposisikan sebagai pendukung tanpa syarat.
Blok Skeptis: Para pengamat yang dilabeli sebagai kelompok yang “hanya bicara” dan tidak memahami realitas lapangan.
Taktik ini berfungsi sebagai peredam kritik logis. Jika ditemukan indikasi mark-up anggaran dalam operasional BGN, pemerintah memiliki bantalan narasi: “Rakyat berada di belakang kami, sementara kalian hanya berada di balik meja.” Ini adalah cara paling efektif untuk mendelegitimasi skeptisisme publik sebelum argumen tersebut sempat diuji kebenarannya.
3. Celah Moral: Ketika Aparat Merasa “Kebal”
Narasi “Dukungan Rakyat” ini membawa efek samping yang berbahaya pada level akar rumput birokrasi. Jika aparat negara merasa bahwa popularitas presiden adalah pelindung politik yang absolut, integritas akan menjadi tumbal.
Ada kekhawatiran besar bahwa aparat di bawah akan merasa “aman” untuk melakukan praktik-praktik penyimpangan. Logikanya sederhana namun mematikan: selama kepercayaan publik terhadap figur presiden tetap tinggi, maka “kebocoran” kecil di level vendor atau birokrasi tidak akan meruntuhkan struktur kekuasaan. Narasi ini berpotensi menjadi selimut nyaman bagi mereka yang ingin tetap bermain di area abu-abu.
Kesimpulan Auditor: Dualisme di Jantung Kekuasaan
Kita sedang menyaksikan sebuah Dualisme Politik. Di satu sisi, Presiden Prabowo terus menggaungkan pidato keras tentang kejujuran dan semangat pejuang untuk memberantas korupsi. Namun di sisi lain, mesin birokrasi di bawahnya justru membangun dinding perlindungan menggunakan angka dukungan pemilu untuk memukul balik kritik.
Pernyataan Seskab Teddy adalah Dinding Pelindung Narasi. Ia memastikan bahwa meski pidato Presiden terdengar galak, operasional kebijakan di bawahnya tetap memiliki ruang untuk mengabaikan pengawasan. Jika dinding ini terus dipertebal, maka transparansi bukan lagi menjadi kewajiban, melainkan pilihan yang bisa diabaikan atas nama “mandat rakyat”.
