Jakarta, Jelajahpenanews. Com – 16 April 2026 – Kritik Harus Berbasis Data, Bukan Sentimen
Dalam kehidupan demokrasi, kritik adalah bagian penting dari kontrol publik. Namun kritik yang sehat tidak lahir dari kebencian atau ketidaksukaan personal. Ia harus berdiri di atas data, fakta, dan analisis yang jernih.
Usulan pergantian menteri maupun kepala badan/lembaga negara tanpa dasar yang kuat justru berisiko menurunkan kualitas diskursus publik. Ketika narasi yang dibangun lebih bernuansa emosional daripada rasional, maka yang muncul bukan solusi, melainkan kebisingan yang tidak produktif.
Pergantian Jabatan Bukan Solusi Instan
Pergantian pejabat publik bukanlah jawaban instan atas setiap persoalan. Dalam sistem pemerintahan, kesinambungan kepemimpinan sangat penting untuk menjaga stabilitas program dan arah kebijakan.
Presiden telah merancang berbagai program strategis yang membutuhkan waktu, konsistensi, serta koordinasi lintas sektor. Jika setiap dinamika langsung direspons dengan tuntutan pergantian, maka yang terjadi adalah disrupsi terhadap program itu sendiri — bukan perbaikan.
Risiko Mengganggu Program Prioritas Nasional
Program-program prioritas tidak dapat berjalan optimal dalam situasi yang tidak stabil. Perubahan kepemimpinan yang tidak berbasis evaluasi objektif justru berpotensi menghambat proses implementasi di lapangan.
Alih-alih mempercepat capaian, langkah tersebut bisa menimbulkan penyesuaian ulang, perlambatan koordinasi, hingga kebingungan di tingkat pelaksana. Ini adalah risiko nyata yang tidak boleh diabaikan.
BGN dan MBG: Program Besar Butuh Stabilitas
Dalam konteks Badan Gizi Nasional (BGN), program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi jangka panjang bangsa. Program ini menyentuh aspek fundamental: kesehatan anak, kualitas pendidikan, hingga masa depan sumber daya manusia Indonesia.
Upaya menggulirkan program sebesar ini tentu tidak mudah. Dibutuhkan konsolidasi, adaptasi, serta kerja bertahap yang berkelanjutan. Oleh karena itu, wacana pergantian kepala BGN tanpa dasar evaluasi yang komprehensif justru berpotensi mengganggu momentum yang sedang dibangun.
Evaluasi Ya, Politisasi Tidak
Tidak ada satu pun pejabat publik yang kebal dari evaluasi. Namun evaluasi harus dilakukan secara adil, menyeluruh, dan proporsional. Menilai kinerja tidak bisa hanya dari persepsi sesaat, apalagi jika dibalut kepentingan tertentu.
Mendorong pergantian tanpa pijakan yang jelas berpotensi menyeret isu kelembagaan ke dalam ruang politisasi yang tidak produktif. Pada titik ini, kepentingan publik bisa terpinggirkan oleh narasi yang tidak substantif.
Fokus pada Kerja Nyata untuk Rakyat
Bangsa ini membutuhkan energi kolektif untuk memastikan program-program strategis berjalan optimal. Yang lebih dibutuhkan saat ini bukanlah pergantian figur tanpa dasar, melainkan penguatan sistem, dukungan terhadap pelaksanaan, serta pengawasan yang konstruktif.
Menjaga stabilitas bukan berarti anti-kritik. Justru dengan stabilitas, evaluasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan hasilnya lebih berdampak.
Membangun negara bukan soal siapa yang diganti, melainkan bagaimana program berjalan dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Kritik tetap penting, tetapi harus diarahkan untuk memperkuat, bukan melemahkan.
Sebab di tengah berbagai tantangan, yang paling dibutuhkan adalah kejernihan berpikir — bukan kebisingan yang lahir dari ketidaksukaan.
Oleh : Ari Supit
