Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Nama Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ali Moertopo tidak dapat dilepaskan dari narasi besar sejarah Orde Baru di Indonesia. Dikenal sebagai sosok pemikir yang cerdik dan strategis, ia merupakan tangan kanan Presiden Soeharto yang memainkan peran vital dalam membentuk peta politik dan keamanan nasional selama lebih dari dua dekade.
Misteri Identitas dan Kehidupan Pribadi
Lahir dari pasangan Raden Sutikno Kartoprawiro dan Soekati, Ali Moertopo memiliki latar belakang yang cukup unik. Bahkan, tanggal lahir “23 September 1924” yang tercatat secara resmi ternyata bukanlah tanggal lahir yang sesungguhnya. Tanggal tersebut ditentukan oleh orang kepercayaan sekaligus rekan seperjuangannya, LB Moerdani, saat Ali hendak mengurus paspor pada tahun 1964.
Sejak muda, Ali yang akrab disapa “Mangkyo” dikenal sebagai sosok yang gigih dan fokus pada tujuan. Dedikasinya pada pekerjaan membuatnya cukup terlambat memulai kehidupan rumah tangga. Ia kemudian menikah dengan Wastoeti asal Klirong, Kebumen, pada 25 Mei 1956, dan dikaruniai dua orang anak: Harris Ali Moerfi dan Lucky Ali Moerfiqin.
Karier Militer dan Kedekatan dengan Soeharto
Karier Ali Moertopo dimulai saat ia bergabung dengan BKR pasca-proklamasi 1945. Pada 1950-an, ia ditempatkan di Kodam Diponegoro dan menjadi bagian dari pasukan elite Banteng Raider di bawah komando Ahmad Yani.
Titik balik kariernya terjadi pada tahun 1956, ketika ia dan Yoga Soegomo mendukung manuver Letnan Kolonel Soeharto untuk menjadi Pangdam Diponegoro. Loyalitas ini membuat Ali ditunjuk sebagai Asisten Teritorial. Sejak saat itu, Ali terus menjadi “bayang-bayang” setia Soeharto. Ia turut mendampingi sang jenderal saat ditugaskan dalam penumpasan PRRI di Sumatra (1959) hingga menjabat sebagai Asisten Kepala Staf CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat) di Jakarta.
Modernisasi Intelijen dan Arsitektur Politik Orde Baru
Di masa Orde Baru, Ali Moertopo menjadi otak di balik modernisasi intelijen melalui lembaga Operasi Khusus (Opsus). Melalui Opsus, ia menjalankan berbagai operasi intelijen yang krusial bagi konsolidasi kekuasaan Soeharto.
Ali juga dikenal sebagai arsitek penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1968, ia menggagas peleburan partai-partai ke dalam tiga kekuatan politik utama: Golkar, PPP, dan PDI. Langkah ini secara drastis mengubah lanskap politik Indonesia selama masa pemerintahan Soeharto.
Selain di bidang politik praktis, Ali memiliki visi intelektual yang kuat. Bersama Soedjono Hoemardani, ia mendirikan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 1971. Pemikirannya mengenai pembangunan pun diakui secara luas, terutama melalui karyanya Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, yang kemudian diadopsi MPR sebagai strategi Pembangunan Jangka Panjang (PJP).
Jabatan Strategis dan Warisan
Sepanjang kariernya, Ali Moertopo memegang berbagai jabatan penting, mulai dari Deputi hingga Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), hingga mencapai puncak karier sipil sebagai Menteri Penerangan Indonesia (1978–1983).
Hingga wafat pada 15 Mei 1984, Ali Moertopo tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh yang meletakkan fondasi intelijen, strategi politik, dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Meski perannya sering kali menuai perdebatan, kontribusinya dalam sejarah transisi dan penguatan kekuasaan Orde Baru menjadikannya figur sentral yang tidak terbantahkan dalam historiografi nasional.
Sumber: Wikipedia
