Jakarta . Jelajahpenanews. Com – Menanggapi isu yang ramai itu, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), Meilanie Buitenzorgy, menungkapkan sisi kelam jalur pendidikan melalui lembaga pendidikan swasta atau Private Education Institution (PEI) di Singapura seperti MDIS.
Dalam unggahannya di media sosial, Jumat (2/10/2026), Meilanie menyoroti program bridging atau foundation yang menjadi jalur menuju pendidikan tinggi di PEI.
Menurut Meilanie, terdapat perbedaan antara sistem pendidikan tinggi negeri Singapura dan jalur pendidikan yang disediakan PEI. Ia menyebut jalur tersebut memungkinkan mahasiswa internasional mengikuti pendidikan melalui kualifikasi alternatif yang tidak selalu sama dengan jalur pendidikan formal nasional Singapura.
MDIS sendiri secara resmi tercatat sebagai PEI dan menawarkan berbagai jalur pendidikan, mulai dari International Foundation Diploma, diploma, advanced diploma hingga program sarjana dan pascasarjana melalui kemitraan dengan universitas luar negeri.
Bahkan, MDIS menyatakan International Foundation Diploma dapat menjadi jalur alternatif bagi peserta didik yang belum memenuhi persyaratan masuk program gelar melalui jalur umum.
Meilanie kemudian mengaitkan mekanisme tersebut dengan aturan pendidikan Singapura. Ia menyebut pemerintah Singapura mewajibkan anak-anak warga negaranya mengikuti pendidikan formal dan melarang pengalihan pendidikan dasar-menengah ke jalur PEI tertentu.
“Melalui Compulsory Education Act 2000/2003, Pemerintah Singapura melarang keras warga lokal mencabut anaknya dari jalur sekolah formal nasional untuk mengambil program dasar dan menengah di PEI. Sanksinya tidak main-main, bisa denda hingga S$5.000 atau penjara 6 bulan,” kata Meilanie.
Diketahui, Kementerian Pendidikan Singapura memang memiliki sistem pendidikan wajib bagi anak-anak warga negara, sementara PEI merupakan bagian dari ekosistem pendidikan pascasekolah menengah yang berbeda.
Di tingkat pendidikan tinggi, Singapura juga memiliki Autonomous Universities (AU), seperti National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU), dan Singapore Management University (SMU). Sistem penerimaannya menggunakan kualifikasi akademik tertentu, sementara jalur PEI memiliki mekanisme penerimaan yang berbeda.
MDIS, misalnya, menyatakan dirinya bekerja sama dengan universitas-universitas mitra dari Inggris dan Amerika Serikat. Gelar pada jenjang tertentu diberikan oleh universitas mitra tersebut, bukan MDIS sendiri.
Fakta tersebut menjadi bagian penting dari sorotan Meilanie terhadap pendidikan Gibran. Ia mempertanyakan rantai kualifikasi apabila seseorang masuk ke pendidikan tinggi melalui jalur foundation atau bridging tanpa terlebih dahulu memiliki kualifikasi pendidikan menengah formal yang dipersyaratkan.
Terkait ijazah yang dipertanyakan oleh hakim MK, Meilanie menegaskan bahwa PEI seperti MDIS di Singapura bukanlah universitas sehingga dilarang menerbitkan ijazah sendiri.
MDIS hanya menyediakan tempat dan menjalin kemitraan (franchise) dengan universitas papan tengah-bawah dari Inggris. “Inggris sendiri merupakan pelopor pendidikan tinggi jalur komersial ini akibat pemotongan anggaran pendidikan. Universitas papan bawah Inggris menjual gelar dengan skema franchise dan meminimalkan filter akademik khusus untuk warga asing,” tambahnya.
Atas dasar itu, Meilanie menilai ketiadaan ijazah SMA formal membuat keabsahan SK Penyetaraan S1 Bradford University yang dikeluarkan Kemendikti patut dipertanyakan secara integritas akademis.
“Jika pendaftaran di tingkat MDIS melompati kualifikasi dasar, maka gelar S1 yang terbit mengidap cacat integritas administrasi. Ijazahnya memang asli dicetak Bradford, tapi integritas akademis dari rantai kualifikasinya yang bermasalah,” paparnya.
la menambahkan, pada era 2000-an yang sering dijuluki era “wild west” pendidikan Singapura, lulusan PEI seperti MDIS bahkan sangat sulit diterima bekerja di sektor publik atau pemerintahan Singapura karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi. “Lulusan PEI di Singapura sendiri sulit diterima bekerja di sektor publik karena dianggap tidak qualified. Namun di Indonesia, justru bisa menjadi Wakil Presiden,” kritik Meilanie
MDIS sendiri menjelaskan bahwa mahasiswa pada program gelar dinilai oleh staf dan fakultas universitas mitra. Sertifikat gelar yang diterima mahasiswa disebut identik dengan sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh program di kampus universitas mitra.
