Malaysia. Jelajahpenanews. COM – Dalam sejarah hubungan Malaysia-Amerika Serikat, pemanggilan duta besar adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Dan itulah yang terjadi pada Kamis, 24 Juli 2026, ketika Departemen Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia Muhammad Shahrul Ikram Yaakob ke Washington — meminta penjelasan resmi soal kebijakan Kuala Lumpur terhadap warga negara Israel.
Jawabannya datang dari Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, yang mengutip apa yang disampaikan Shahrul kepada Departemen Luar Negeri AS: “Ini selalu menjadi kebijakan Malaysia. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui Negara Israel. Ini sudah lama menjadi pendirian kami.”
Pemanggilan duta besar ini adalah babak terbaru dari konfrontasi diplomatik yang bermula dari sebuah komunitas digital nomads di selatan Malaysia.
Ceritanya dimulai pada awal Juli 2026, ketika Network School — komunitas co-living untuk para pendiri startup yang didirikan mantan eksekutif Coinbase, Balaji Srinivasan — di kawasan Forest City, Johor, menjadi sorotan publik. Klaim beredar di media sosial bahwa sejumlah warga negara Israel berdwikewarganegaraan tinggal di sana dengan menggunakan paspor negara lain. Pemerintah Johor meminta investigasi, dan PM Anwar Ibrahim merespons pada 15 Juli 2026 dengan pernyataan tegas: jika terbukti ada warga Israel di Malaysia, mereka akan langsung dideportasi.
Investigasi imigrasi Malaysia kemudian memeriksa 266 orang asing dari 40 negara di lokasi tersebut. Hasilnya: semua ditemukan memiliki dokumen perjalanan yang sah. Namun satu orang dengan kewarganegaraan ganda AS-Israel sempat diminta meninggalkan Malaysia setelah pemeriksaan lanjutan mengungkap status kewarganegaraannya. Network School akhirnya ditutup oleh otoritas Malaysia pada pekan ini.
Pernyataan Anwar soal deportasi itulah yang memicu gelombang reaksi dari Washington. Delapan anggota Kongres AS dari Partai Demokrat — Greg Landsman, Josh Gottheimer, Jimmy Panetta, Dan Goldman, Debbie Wasserman Schultz, Jared Moskowitz, Brad Sherman, dan Jake Auchincloss — mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bertanggal 21 Juli 2026. Mereka mendesak peninjauan ulang hubungan keamanan dan ekonomi AS-Malaysia, termasuk pembekuan dana IMET (International Military Education and Training), program pelatihan militer profesional AS yang setiap tahunnya membiayai sekitar 50 personel militer Malaysia berlatih di Amerika.
Mereka memberi ultimatum: jika Malaysia tidak mengubah sikapnya dalam 15 hari, dana IMET harus dihentikan.
Anwar tidak bergeming. Ia menjawab di hadapan wartawan di Seremban pada 22 Juli 2026. “Saya tegaskan pendirian negara bahwa kita tegas tanpa kompromi. Kita memiliki kedaulatan dan selama saya di sini, saya akan pastikan pendirian kita tidak berubah sama sekali walaupun sebesar apa pun ancamannya!” katanya.
Anwar juga mempertanyakan balik para anggota Kongres itu. “Bagaimana wakil rakyat terpilih di negara itu bisa diam atas pembunuhan anak-anak, warga sipil dan perempuan, penghancuran rumah dan pendudukan tanah? Malaysia adalah negara merdeka,” ujarnya.
Ia menegaskan Malaysia membedakan antara Yahudi dan warga negara Israel. Yang dilarang masuk adalah warga negara Israel — karena Malaysia menganggap mereka “turut serta dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan berkelanjutan terhadap Palestina dan Gaza,” bukan karena agama atau etnisitas.
Soal hubungan bilateral, Anwar memastikan ketegasan soal Israel tidak akan merusak perdagangan dan hubungan ekonomi Malaysia dengan AS. Malaysia tetap membuka pintu bagi warga Amerika dan investasi AS.
Yang menarik dari konfrontasi ini adalah justru kedelapan anggota Kongres yang menekan Malaysia bukan dari kubu Trump (Partai Republik), melainkan dari Partai Demokrat — pihak yang selama ini sering mengkritik kebijakan Israel di mata internasional. Ironisnya, tekanan paling keras terhadap Malaysia kini datang dari barisan mereka.
Kebijakan larangan masuk warga Israel di Malaysia sendiri sudah berlaku puluhan tahun, jauh sebelum era Anwar Ibrahim. Yang berubah kini adalah Anwar secara eksplisit menyatakan akan mendepak warga Israel yang sudah berada di dalam negeri — sebuah eskalasi dari kebijakan lama yang sebelumnya lebih pasif.
