Jakarta. Jelajahpenanews. COM – Dalam perjalanan reformasi TNI pasca-Reformasi 1998, terdapat dua nama yang kerap disebut sebagai tokoh pembaru di tubuh militer, yakni Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Wirahadikusumah dan Letnan Jenderal TNI (Purn.) Agus Widjojo. Keduanya dikenal sebagai perwira yang memiliki pemikiran progresif, menjunjung tinggi profesionalisme prajurit, serta mendorong terwujudnya TNI yang modern dan berorientasi pada kepentingan negara.
Mantan Menteri Sekretaris Negara Bondan Gunawan, dalam bukunya Hari-Hari Terakhir Bersama Gus Dur, menyebut Agus Wirahadikusumah sebagai salah satu pemikir dan konseptor reformasi TNI yang paling menonjol. Menurut Bondan, Agus merupakan sosok yang memiliki keberanian untuk menyampaikan pandangan secara terbuka, meskipun harus berhadapan dengan arus besar di lingkungan militer saat itu.
Pada akhir Desember 1999, ketika Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur berencana memeriksa sejumlah perwira tinggi TNI, muncul penolakan dari sebagian kalangan militer. Saat itu berkembang kekhawatiran bahwa pemanggilan para jenderal akan melukai perasaan prajurit.
Namun, Agus Wirahadikusumah yang ketika itu menjabat sebagai Panglima Kodam VII/Wirabuana memiliki pandangan berbeda. Ia menegaskan bahwa loyalitas prajurit TNI bukan kepada individu atau jenderal tertentu, melainkan kepada negara dan konstitusi. Pernyataannya yang menyebut, “Prajurit TNI itu bukan hulubalang jenderal tertentu,” menjadi salah satu simbol kuat semangat reformasi di tubuh TNI.
Sikap tegas, terbuka, dan reformis itulah yang kemudian mendorong Bondan Gunawan mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agar Agus Wirahadikusumah diangkat menjadi Panglima Kostrad. Usulan tersebut akhirnya disetujui, dan pada 29 Maret 2000, Agus resmi menjabat sebagai Pangkostrad.
Namun, promosi tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian perwira tinggi TNI. Berbagai dinamika internal pun muncul. Salah satunya adalah beredarnya Dokumen Bulak Rantai, yang berisi tuduhan mengenai adanya skenario kudeta yang melibatkan Bondan Gunawan, Laksamana TNI Tyasno Sudarto, dan Agus Wirahadikusumah. Tuduhan tersebut menjadi bagian dari polemik politik dan militer pada masa itu.
Selama menjabat sebagai Pangkostrad, Agus Wirahadikusumah mengambil langkah berani dengan membongkar dugaan penyimpangan dan praktik korupsi di lingkungan Kostrad. Kebijakan tersebut memicu kontroversi dan pada akhirnya ia diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) setelah hanya menjabat sekitar empat bulan, yakni dari 29 Maret hingga 1 Agustus 2000.
Menurut Bondan Gunawan, pemberhentian Agus turut berdampak pada dinamika hubungan Presiden Gus Dur dengan TNI. Dukungan dari sebagian kalangan militer terhadap pemerintahan Gus Dur mulai melemah, hingga akhirnya situasi politik nasional semakin tidak stabil.
Belum genap berusia 50 tahun, Agus Wirahadikusumah meninggal dunia secara mendadak pada 30 Agustus 2001. Kepergiannya mengejutkan banyak pihak karena selama hidupnya ia dikenal tidak memiliki riwayat penyakit serius. Sosoknya dikenang sebagai perwira yang berani memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di lingkungan TNI.
Di antara para pelayat yang hadir saat itu terdapat Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, tokoh reformasi TNI lainnya yang juga memiliki visi besar terhadap transformasi institusi militer Indonesia. Agus Widjojo kemudian mengemban berbagai jabatan penting, di antaranya sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina.
Pada 8 Februari 2026, Agus Widjojo berpulang di RSPAD Gatot Soebroto, meninggalkan warisan pemikiran yang turut membentuk arah reformasi TNI. Bersama Agus Wirahadikusumah, keduanya dikenang sebagai dua tokoh penting yang mendorong lahirnya TNI yang semakin profesional, modern, dan setia kepada kepentingan bangsa serta negara.
