Jakarta. Jelajahpenanews. COM – Peristiwa 11 Maret 1966 bukan hanya dikenang sebagai hari lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), tetapi juga sebagai momen ketika terjadi dialog yang berlangsung serius dan penuh argumentasi antara Presiden Soekarno dengan tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Mayjen M. Jusuf, Mayjen Basuki Rachmat, dan Mayjen Amir Machmud.
Dalam berbagai kesaksiannya, Jenderal M. Jusuf menegaskan bahwa memang terjadi perdebatan dengan Presiden Soekarno mengenai situasi politik nasional, khususnya mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, ia membantah anggapan bahwa Presiden ditekan atau dipaksa. Menurutnya, perdebatan itu berlangsung secara terbuka, menggunakan argumen yang logis, disertai penyampaian berbagai fakta dan bukti yang diyakini menunjukkan keterlibatan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S).
Jenderal M. Jusuf mengakui bahwa peristiwa tersebut merupakan sesuatu yang tidak lazim. Selama bertahun-tahun, para jenderal pada umumnya akan menghentikan perdebatan apabila Presiden Soekarno telah menyampaikan pendapatnya.
“Biasanya kalau Presiden bersikeras, kami akan diam dan mengalah. Tapi kali ini tidak,” kenang Jenderal M. Jusuf.
Menurutnya, situasi negara saat itu sudah berada pada titik yang sangat genting. Karena itulah, mereka merasa berkewajiban menyampaikan pandangan secara terus terang demi memperoleh keputusan yang jelas dari Presiden mengenai langkah pemulihan keamanan dan ketertiban nasional.
Salah satu pokok perdebatan menyangkut keterlibatan PKI dalam G30S. Presiden Soekarno berpendapat bahwa PKI sebagai organisasi politik dan kelompok pelaku penculikan para jenderal merupakan dua persoalan yang harus dipisahkan. Sebaliknya, M. Jusuf bersama Basuki Rachmat dan Amir Machmud berargumentasi bahwa tindakan para pelaku tidak dapat dipisahkan dari organisasi yang mereka yakini berada di belakang gerakan tersebut. Dengan berbagai penjelasan dan bukti yang mereka kemukakan, ketiga jenderal itu berusaha meyakinkan Presiden mengenai pandangan mereka.
Perdebatan juga menyentuh persoalan Nasakom konsep persatuan nasional yang memadukan unsur nasionalisme, agama, dan komunisme, yang selama ini menjadi salah satu gagasan politik Presiden Soekarno. Presiden mengkhawatirkan bahwa mengeluarkan unsur komunis dari konsep tersebut akan menurunkan wibawa kepemimpinannya.
Menanggapi kekhawatiran itu, ketiga jenderal menyampaikan bahwa Angkatan Darat maupun sebagian besar rakyat Indonesia tetap menghormati dan mendukung Presiden Soekarno. Menurut mereka, yang telah kehilangan kepercayaan masyarakat adalah PKI, bukan Presiden. Karena itu, apabila Presiden mengambil sikap tegas terhadap PKI, mereka berpendapat langkah tersebut justru akan memperkuat dukungan rakyat kepada kepala negara.
Setelah melalui pembicaraan yang panjang dan penuh pertimbangan, Presiden Soekarno akhirnya menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto guna mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan, ketertiban, serta menjaga stabilitas negara. Keputusan itulah yang kemudian diwujudkan dalam Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), sebuah dokumen yang menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia.
Kesaksian Jenderal M. Jusuf memberikan gambaran bahwa proses lahirnya Supersemar tidak hanya diwarnai dinamika politik yang kompleks, tetapi juga dialog yang intens antara Presiden dan para pemimpin Angkatan Darat. Berbagai pandangan mengenai peristiwa ini masih menjadi bahan kajian para sejarawan hingga kini, sehingga penting untuk memahami sejarah melalui beragam sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber : Merdeka.com
