Jakarta. Jelajahpenanews. COM – Dalam tempo satu setengah tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembilan pejabat tinggi negara memilih mundur dari jabatan mereka. Bukan pejabat biasa. Mereka adalah teknokrat dengan reputasi internasional, kepala lembaga keuangan yang disorot pasar global, hingga pemimpin program prioritas presiden sendiri.
Rentetan mundur itu dimulai dari Satryo Soemantri Brodjonegoro yang melepas jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 19 Februari 2025, hanya empat bulan setelah dilantik. Ia mengaku mundur karena kinerjanya tidak sesuai harapan pemerintah, memilih pergi sebelum diberhentikan. Menyusul Hasan Nasbi yang melepas jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada April 2025, meski kemudian kembali masuk kabinet sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Yang paling mengguncang pasar terjadi pada 30 Januari 2026: empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan mundur serentak. Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner, Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner, Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, serta Aditya Jayaantara sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiter dan Transaksi Efek — keempatnya pergi pada hari yang sama, bersama Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Dirilman Rachman yang juga mundur pada tanggal yang sama.
Lalu pada 22 Juli 2026, Nanik Sudaryati Deyang mundur dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional setelah hanya 45 hari menjabat, dengan alasan harus menjalani pengobatan jantung di luar negeri. Empat hari kemudian, giliran Perry Warjiyo yang mengirim surat pengunduran diri sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 25 Juli 2026, di tengah tekanan rupiah yang menyentuh level Rp 18.009 per dolar AS.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pola ini bukan sekadar dinamika transisi pemerintahan. Orang-orang yang mundur, katanya, bukan level direktur jenderal biasa, melainkan teknokrat dengan rekam jejak profesional yang diakui pasar internasional. “Keluarnya teknokrat dan pejabat karier pertanda ekonomi komando Prabowo bukan berdasarkan meritokrasi tapi tekanan politik,” kata Bhima dalam wawancara dari Solo, Selasa 28 Juli 2026.
Bhima menyebut tiga faktor yang menurutnya mendorong gelombang pengunduran diri ini. Pertama, agenda politik pemerintah yang dianggap terlalu banyak membuat penyesuaian pada lembaga independen seperti OJK dan BI. Kedua, para pejabat yang mundur diduga ingin menyelamatkan karier dan reputasi mereka dari kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Ketiga, ada sinyal crack di internal lembaga negara yang terbaca oleh pasar. “Ketika orang-orang yang paling memahami kompleksitas lembaga yang mereka pimpin memilih keluar, pasar membaca itu sebagai sinyal bahwa ada retakan di internal lembaga negara,” ujarnya.
Pemerintah melalui berbagai juru bicara dan pejabat terkait menegaskan bahwa setiap pengunduran diri memiliki alasan masing-masing yang bersifat personal, dan koordinasi kebijakan ekonomi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
