Surabaya, Jelajahpenanews.com –19 Agustus 2026
Ada satu pola yang berulang dalam dinamika kepemimpinan PBNU periode ini: ketika kuasa dan posisi politiknya terdesak, Gus Yahya kerap berlindung di balik legitimasi dan sorban suci para kiai sepuh. Gus Yahya bersama Oknum Gus-Gus Makelar paling istikomah memperalat Kiai Sepuh, salah satunya untuk melanggengkan kuasa di Muktamar nanti.
Sesungguhnya cara seperti ini bukanlah strategi beradab sesuai prinsip organisasi NU. Jika benar dilakukan secara sistematis, Gus Yahya dan Oknum Gus-Gus makelar kembali berulah ketiga kalinya, ia berpotensi menggeser substansi persoalan: dari mempertanggungjawabkan kebijakan organisasi menjadi sekadar pertarungan persepsi, posisi dengan skenario benturan keadaban ulama dan umara di negeri ini.
Menjelang Muktamar, hampir semua kalangan NU memperbincangkan tiga isu besar: dugaan risywah, isu intervensi kekuasaan, dan merosotnya marwah institusi PBNU. Persoalannya, apakah isu-isu tersebut lahir secara alamiah dari keresahan warga NU, atau justru sebagian di antaranya dikapitalisasi dan diarahkan oleh mesin propaganda politik masing-masing kubu? Wabilkhusus oleh mesin propaganda Petahana di PBNU.
Di sinilah publik NU perlu waspada.
Kita pernah menyaksikan ketegangan antara Gus Yahya dan Kiai Miftachul Akhyar. Ketika muncul surat pemberhentian Gus Yahya dari posisinya sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya bersama oknum Gawagis makelar melakukan perlawanan dengan memperalat kiai sepuh dan pengasuh pesantren dengan pertemuan-pertemuan di beberapa pesantren.
Pola memperalat dukungan moral dan kekuatan para kiai sepuh untuk melawan Syuriyah PBNU, akhirnya berujung status pemberhentian Gus Yahya dicabut. Hampir semua pihak waktu itu paham, Gus Yahya dibantu oknum Gus-Gus makelar sukses mempertahankan kuasa di PBNU dengan pola memperalat para Kiai dan Sesepuh NU.
Peristiwa itu menunjukkan betapa kuatnya posisi simbolik kiai sepuh dalam struktur sosial NU. Karena itu, siapa pun yang mampu menguasai narasi dan dukungan para kiai sepuh memiliki modal dagang politik yang sangat besar dengan jargon menebar kharisma menuai posisi dan upeti.
Pola serupa kembali terlihat menjelang Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Ploso, Kediri pada akhir Juni lalu. Ketika banyak kalangan Pengurus NU mendorong penguatan supremasi Syuriyah dan kewenangan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), berkembang narasi bahwa langkah tersebut justru akan mengurangi keterwakilan kiai sepuh.
Narasi semacam itu patut diuji secara kritis. Sebab, perdebatan mengenai AHWA seharusnya ditempatkan sebagai persoalan tata kelola organisasi dan satu paket penguatan otoritas Syuriyah, bukan dipelintir menjadi pertentangan antara satu kiai struktural NU dengan para kiai sepuh pesantren.
Di sinilah Gus Yahya mulai memainkan tim progandanya untuk menyusun perlawanan ke Rais Aam PBNU. Setelah isu merebak, Gus Yahya meminjam tangan para oknum Gus-Gus makelar dengan mengumpulkan para Kiai Sepuh, untuk melawan niat mulia Syuriyah NU dan Kiai Miftah yang akan menguatkan supremasi Syuriyah dan kewenangan AHWA.
Namun, ketika perdebatan tata kelola organisasi dan penguatan otoritas ulama Syuriyah NU digeser menjadi seolah-olah pertarungan antara pengurus struktural dengan kiai sepuh pesantren, kita patut curiga bahwa substansi sedang dikalahkan oleh dramaturgi politik sorban Kiai.
Kini, menjelang Muktamar ke-35 NU, pola itu kembali menjadi sorotan. Gus yahya, oknum Gus-Gus makelar dan sekutunya kembali memperalat Kiai Sepuh demi ambisi memuluskan jalan keduanya, menjadikan para Kiai sepuh sebagai tameng dalam pertarungan kekuasaan PBNU.
Beredarnya undangan pertemuan para kiai sepuh di kantor PBNU pada Kamis, 20 Agustus 2026, yang dikemas sebagai silaturahim, tentu merupakan hak setiap tokoh NU. Silaturahim adalah tradisi luhur yang harus dijaga.
Namun, publik juga berhak bertanya: apa agenda politik yang menyertainya?
Jika pertemuan tersebut benar diarahkan untuk membendung isu intervensi kekuasaan, meredam tudingan praktik risywah, sekaligus membangun dukungan terhadap pasangan tertentu, maka forum silaturahim telah bergeser menjadi instrumen politik menjelang Muktamar.
Apalagi propaganda di atas, kuat dugaan didesain oleh tim Gus Yahya dan oknum Gus-Gus makelar demi memuluskan paket duet KH Ma’ruf Amin dan Gus Yahya sebagai pilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
NU terlalu besar untuk dikelola dengan permainan tak terpuji ala Gus Yahya dan oknum Gus-Gus makelar yang selalu berlindung dibalik jubah para Kiai Sepuh. Dan mempermainkan nama besar, wibawa, dan kealiman para kiai sepuh untuk melegitimasi agenda politik kontestasi dan memberturkan dengan kiai struktual di syuriyah PBNU.
Jika benar terdapat praktik risywah, ungkap dan buktikan. Jika benar ada intervensi kekuasaan, jelaskan siapa dan bagaimana bentuknya. Jika ada pelanggaran tata kelola organisasi, buka secara transparan.
Jangan sampai dugaan sebagian kalangan bahwa isu intervensi istana dan praktek risywah adalah buatan dan dilakukan oleh Gus Yahya sendiri dan kawan-kawannya demi menutupi ketidakjelasan tata kelola keuangan PBNU dan kegagalannya memimpin NU periode ini.
Muktamar ke-35 NU seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan marwah organisasi kepada prinsip yang paling mendasar: musyawarah, amanah, adab, transparansi, dan penghormatan terhadap otoritas Syuriyah.
Karena itu, warga NU tidak boleh hanya bertanya, “Siapa yang didukung para kiai?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “Untuk kepentingan siapa dukungan itu sedang dibangun, melalui mekanisme apa, dan dengan cara apa?”
Kiai sepuh harus dihormati, bukan dimanfaatkan.
Syuriyah harus dimuliakan, bukan dilemahkan.
Muktamar harus dijaga, bukan direkayasa.
Dan NU harus diselamatkan dari gaya politik Gus Yahya dan Gus-Gus makelar yang menjadikan kekuasaan NU sebagai tujuan pekerjaan, sementara marwah organisasi hanya dijadikan alat pembenaran.
Masihkah akal-akalan politik seperti ini kita biarkan?
Jika untuk mempertahankan kekuasaan seseorang harus meminjam wibawa kiai sepuh, memainkan isu, membenturkan kultur dengan struktur, dan mengubah perbedaan pendapat menjadi perang legitimasi, barangkali yang sedang dipertahankan bukan lagi kepentingan organisasi.
Melainkan kekuasaan itu sendiri.
NU harus berani mengatakan: cukup dan hentikan.
Dan sebagai kader NU harus berani mengatakan: Saya akan lawan.
Surabaya, 19 Agustus 2026
Abd Wahab Hasyim (Pemerhati 6 Kali Muktamar NU)
