Surabaya. Jelajahpenanews. Com – Sejarah Indonesia selalu bergerak dengan pola yang aneh. Setiap zaman melahirkan perlawanannya sendiri. Ketika Orde Lama kehilangan kepercayaan publik, muncul Gerakan 66. Ketika pembangunan Orde Baru semakin akrab dengan modal dan ketimpangan, lahirlah Malari 1974. Ketika kekuasaan menjadi terlalu panjang umur dan terlalu percaya diri, Reformasi 1998 meledak di jalan-jalan.
Gerakan-gerakan besar itu tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia lahir dari akumulasi keresahan: ekonomi yang goyah, ketidakadilan yang dibiarkan, suara publik yang dipinggirkan, dan kekuasaan yang mulai kehilangan kepekaan.
Hari ini, tanda-tanda semacam itu seperti bertebaran kembali.
Rupiah melemah, pengangguran meningkat, konflik agraria pecah di banyak daerah, sejarah tragedi pemerkosaan Mei 98 mulai dikaburkan dari buku kebudayaan, film dipersoalkan, ruang kritik menyempit, hingga muncul peristiwa yang tampaknya sederhana tetapi simboliknya kuat: gamelan Dewan Kesenian Surabaya diangkut negara.
Lalu Mahamuni Paksi, pengurus DKS yang menjaga kantor dan aset kesenian, diperiksa polisi dari Polrestabes Surabaya. Yang membuat publik mengernyit bukan sekadar pemeriksaannya, tetapi pemandangannya: aparat datang bersama pelapor — Disbudporapar Surabaya dan pengelola UPTD Balai Pemuda.
Adegan itu seperti teater absurd yang dipentaskan birokrasi di siang bolong.
Bayangkan, gamelan — alat musik yang lahir dari falsafah harmoni dan kebudayaan Nusantara — diperlakukan seperti benda sengketa ketertiban. Sementara orang yang menjaga ruang kesenian diperiksa dalam suasana formal aparat penegak hukum. Seolah nada pelog dan slendro memiliki potensi subversif.
Di titik itu, publik mulai membaca sesuatu yang lebih besar daripada sekadar urusan administrasi.
Karena sejarah menunjukkan: ketika negara mulai terlalu sibuk mengatur bunyi, memindahkan simbol kebudayaan, dan mencurigai ruang kesenian, biasanya ada kecemasan politik yang sedang bekerja diam-diam.
Dalam konteks yang lain, ini dapat disebut sebagai gejala administratisasi kebudayaan — ketika seni dan ruang budaya tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup masyarakat, melainkan sekadar aset, tata tertib, dan objek pengendalian birokrasi. Negara hadir bukan sebagai pelindung ekosistem seni, tetapi seperti petugas gudang yang memastikan semuanya tunduk pada prosedur.
Ironisnya, semua ini terjadi di Balai Pemuda Surabaya, ruang yang secara historis menjadi tempat lahirnya diskusi, teater, Tari, Film, ludruk, sastra, musik, hingga berbagai gerakan kebudayaan. Tempat itu dibangun bukan hanya oleh semen dan anggaran, tetapi oleh ingatan kolektif para seniman dan masyarakat.
Maka pertanyaan publik menjadi wajar: mengapa gamelan lebih mudah diangkut daripada ketidakadilan diselesaikan? Mengapa bunyi kesenian terasa lebih mengganggu dibanding bunyi kemiskinan, PHK, atau konflik tanah?
Sementara di media sosial, olok-olok terhadap partai “Coklat” dan “ijo” semakin liar. Politik berubah seperti arena supporter. Kritik dibalas buzzer, kegelisahan dijawab pencitraan, dan rakyat dipaksa memilih warna, bukan gagasan.
Situasi seperti ini sering menjadi indikator munculnya gerakan sosial baru. Sebab gerakan massa tidak lahir hanya karena kemiskinan, tetapi karena akumulasi rasa dipermainkan. Ketika rakyat merasa suara mereka hanya didengar saat pemilu, sementara setelah itu sejarah dihapus, seni dicurigai, dan kritik dianggap gangguan, maka kemarahan sosial perlahan mengendap.
Malari lahir dari kecemburuan sosial dan kemarahan terhadap kekuasaan yang dianggap terlalu dekat dengan modal. Reformasi lahir dari krisis ekonomi dan matinya ruang demokrasi. Dan hari ini, banyak gejala yang mengingatkan publik pada pola lama itu: ketimpangan ekonomi, kecemasan sosial, kontrol terhadap ingatan, dan penertiban ruang budaya.
Bedanya, generasi sekarang mungkin tidak turun ke jalan membawa stencil dan selebaran fotokopi. Mereka membawa meme, video pendek, sindiran digital, dan kemarahan yang menyebar lebih cepat daripada pidato pejabat.
Tetapi substansinya tetap sama: rakyat selalu punya batas kesabaran.
Karena sejarah Indonesia berkali-kali membuktikan, setiap kekuasaan yang terlalu percaya diri biasanya lupa satu hal: suara gamelan mungkin terdengar lembut, tetapi gema kebudayaan bisa lebih panjang umur daripada kekuasaan itu sendiri. (Besut jogo Regol)
