JAKARTA , jelajahpenanews. Com — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui kadernya, Dedy Nur Palakka, melontarkan kritik pedas terhadap langkah Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana, yang menggelar sayembara berhadiah Rp100 juta untuk mencari ijazah SMA asli milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. PSI menilai aksi provokatif yang dilakukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut merupakan langkah mundur yang mencerminkan cara kerja otak yang sangat sederhana dan tidak berdasar pada prinsip hukum konstitusi. Tanggapan keras ini mencuat setelah Denny mengunggah video penawaran gentlemen’s agreement terbuka di media sosial guna mendesak Gibran mundur dari jabatannya.
Dedy Nur Palakka menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem republik demokratis modern, di mana keabsahan administrasi seorang pejabat publik diuji melalui lembaga peradilan formal seperti PTUN atau Mahkamah Konstitusi, bukan lewat penggalangan opini publik. PSI memandang metode sayembara berhadiah uang tunai untuk membuktikan dokumen negara tersebut merupakan cara-cara usang yang keliru. Menurut pandangan politik mereka, model sayembara seperti itu secara etis dan historis hanya berlaku di dalam model pemerintahan negara-negara berbentuk kerajaan masa lampau, sehingga tidak elok diterapkan di iklim demokrasi Indonesia hari ini.
Sebelumnya, polemik pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Denny Indrayana secara terbuka menyiapkan dana pribadi senilai seratus juta rupiah bagi siapa saja yang mampu mempublikasikan ijazah SMA asli sang Wapres. Denny berjanji akan menghentikan seluruh tuntutan politiknya apabila dokumen tersebut terbukti valid di mata hukum. Namun, kubu penasihat dan partai pendukung pemerintah menilai gerakan tersebut murni sebagai eksploitasi isu politik sepihak untuk mendelegitimasi hasil Pemilu, mengingat seluruh berkas pendaftaran Wapres sejatinya telah lolos proses verifikasi ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sumber berita : FAJAR.co.id / Tribunnews
