Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Film Pesta Babi, dibreidel, karena membongkar kejahatan penguasa yang melayani oligarki, menjarah SDA, dan mengusir rakyat dari tanah tempat mereka hidup. Bahkan, bagaimana tentara (baca: TNI), dijadikan tukang pukul, menjadi centeng oligarki.
Sebenarnya, faktanya jika kita mau tarik ke belakang, mirip seperti kasus rencana pembukaan tambang emas PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group diduga terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua, tepatnya di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Di mana Luhut sendiri pemegang saham di Toba Sejahtera Group.
Bedanya, dulu Luhut Panjaitan memanfaatkan status Daerah Operasi Militer untuk mensterilisasi kawasan yang akan dijadikan tambang emas. Untuk kepentingan swasta, dengan memanfaatkan kebijakan dan alat negara (TNI).
Sekarang, Oligarki Haji Isham numpang kebijakan pangan dan energi. Membabat hutan untuk lahan sawit, dan program ini langsung dikawal militer (TNI).
Tentara, lagi-lagi dijadikan centeng oligarki. Untuk mensterilisasi kawasan hutan dan tanah adat masyarakat Papua, untuk dijadikan proyek pangan dan energi (baca: lahan bisnis oligarki).
Apa yang dilakukan Prabowo, mirip dengan apa yang dilakukan Jokowi. Di era Jokowi, proyek perampasan tanah rakyat dan penjarahan hutan dilakukan berdalih PSN (Proyek Strategis Nasional). Bedanya, era Jokowi Polisi menjadi centang utama, era Prabowo kedudukan centeng oligarki diambil alih oleh tentara.
Miris! Tentara yang digaji dari pajak rakyat malah digunakan untuk memusuhi rakyat. Penulis yakin, tentara tidak mau, dan tidak ridlo, dijadikan musuh rakyat. Mengusir rakyat dari tanah adat mereka.
Namun, tentara hanyalah alat. Pemegang kendali prajurit adalah panglima, sementara panglima tunduk dibawah Presiden.
Presiden sendiri, tidak akan sampai ke tampuk kekuasaan hanya dengan modal janji janji sekolah gratis, listrik gratis, BBM gratis, atau mau produksi kendaraan nasional. Presiden jadi penguasa, karena dukungan modal oligarki saat Pilpres.
Investasi oligarki dalam politik, membiayai Pilpres, bertujuan agar bisnis mereka dilayani. Setelah berkuasa, kebijakan Presiden melayani bisnis oligarki.
Tentara, tidak akan pernah mandiri, berdaulat dan bersahabat dengan rakyat, selama penguasa masih dalam kendali oligarki. Penguasa, tak akan lepas dari kendali oligarki selama negara masih mengadopsi sistem politik demokrasi.
Melalui Pemilu, demokrasi telah melapangkan jalan bagi Oligarki untuk mengendalikan kekuasaan. Melalui parlemen, oligarki bisa memesan UU yang melayani kepentingan bisnis mereka.
Tentara, hanya akan manunggal bersama rakyat saat negeri ini menerapkan syari’at Islam. Sebab, hanya syariah Islam yang mampu memutus tangan dan kendali Oligarki dalam kekuasaan, melalui beberapa mekanisme, yaitu :
Pertama, syari’at Islam menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada hukum Syara’, bukan pada suara rakyat yang bisa dibeli oligarki. Hukum dibuat berdasarkan ketentuan halal, haram, makruh, Sunnah, wajib yang digali dari Al Qur’an dan Sunnah. Bukan berdasarkan kemauan DPR atau Presiden yang bisa dipesan oleh oligarki.
Syari’at Islam, mengharamkan hutan dan tambang yang melimpah, juga SDA lainnya yang terkategori milik umum (Al Milkiyatul Ammah), dikuasai swasta oligarki. Dengan demikian, pengelolan hutan, tambang dan SDA hanya boleh oleh negara.
Saat negara ada kemampuan, dikelola dan hasilnya dibagikan kepada seluruh rakyat. Saat negara belum cukup modal, dibiarkan menjadi deposit untuk anak cucu generasi berikutnya, bukan dibiarkan dijarah oligarki.
Kedua, sistem pergantian kekuasaan dalam Islam simple, yakni melalui baiat. Seorang Khalifah, setelah dibaiat akan menjadi pemimpin hingga meninggal. Kecuali terjadi pelanggaran syari’at.
Sehingga, negara tak perlu sibuk Pemilu 5 tahun sekali yang menghamburkan anggaran dan membuka peluang oligarki menempatkan anteknya.
Ketiga, penerapan syari’at Islam secara kaffah menghalangi korporasi besar menggunakan sistem perseroan yang mengumpulkan modal tak terhingga, sehingga memonopoli dunia bisnis. Dampaknya, harta akan alamiah terdistribusi secara merata.
Banyak lagi alasan, keunggulan syarat Islam saat diterapkan. Yang akan menjadikan penguasa dan tentara, bersatu, melayani kepentingan rakyat. [].
