Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Di ruang publik, deretan angka sering kali dipadatkan menjadi narasi sensasional yang mudah dikunyah. Ketika kekayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani, melonjak dari Rp9,16 miliar (2023) menjadi Rp109,33 miliar (2025), ruang digital riuh oleh sebuah simplifikasi matematis: hartanya bertambah Rp1 miliar setiap minggu.
Secara kalkulasi kasar, pembagian rata-rata itu memang mendekati angka tersebut. Namun, dalam kacamata jurnalisme data, narasi itu terlalu menyederhanakan realitas. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah potret nilai aset pada satu titik waktu, bukan slip gaji mingguan. Lonjakan LHKPN tidak otomatis bermakna ada uang tunai yang ditransfer ke rekening secara berkala.
Jika publik ingin melakukan audit tata kelola secara serius, pertanyaannya bukanlah seberapa besar angkanya, melainkan wujud aset apa saja yang membentuk lonjakan tersebut.
Melacak Jejak Kenaikan Rp19,57 Miliar (2024-2025)
Lonjakan dari Rp9 miliar ke Rp109 miliar tidak terjadi dalam satu malam, dan tidak semuanya terjadi setelah ia mengemban jabatan utusan khusus. Terdapat beberapa fase pelaporan pada 2024 yang angkanya terus bergerak.
Jika kita membedah fluktuasi spesifik dari laporan periodik 2024 (Rp89,75 miliar) ke 2025 (Rp109,33 miliar), terdapat penambahan sekitar Rp19,57 miliar. Rincian pergerakan asetnya mematahkan asumsi umum:
Surat Berharga: Muncul angka baru sebesar Rp11,89 miliar (sebelumnya tercatat nol).
Tanah dan Bangunan: Meningkat sekitar Rp5,60 miliar (total menjadi Rp52,29 miliar di 8 lokasi).
Harta Bergerak Lainnya: Meningkat sekitar Rp1,86 miliar (total menjadi Rp32,30 miliar).
Kendaraan: Justru menyusut sekitar Rp211 juta (total Rp4,40 miliar).
Kas/Setara Kas: Stabil di angka Rp6 miliar tanpa utang.
Data ini menunjukkan bahwa kendaraan yang sering menjadi simbol kasat mata dari sebuah kemewahan justru mengalami depresiasi. Sorotan tajam audit publik seharusnya diarahkan pada dua komponen utama: kemunculan surat berharga dan besarnya proporsi harta bergerak.
Titik Buta Bernama “Harta Bergerak Lainnya”
Kemunculan surat berharga senilai Rp11,89 miliar tentu membutuhkan transparansi mengenai wujud portofolio dan sumber perolehannya. Namun, ada satu kategori raksasa yang kerap luput dari perhatian publik: Harta Bergerak Lainnya senilai Rp32,30 miliar.
Dalam anatomi pelaporan kepatuhan, kategori ini sering kali menjadi blind spot (titik buta). Merujuk pada panduan pelaporan, “Harta Bergerak Lainnya” tidak mencakup mobil atau motor, melainkan aset seperti logam mulia, perhiasan, barang antik, karya seni, atau koleksi bernilai tinggi lainnya.
Berbeda dengan properti yang memiliki sertifikat hak milik atau kendaraan yang memiliki BPKB, aset-aset dalam kategori ini umumnya tidak memiliki dokumen registrasi kepemilikan yang mengikat di mata negara. Nilainya sering kali bersifat deklaratif (berdasarkan taksiran pelapor). Ketika seorang pejabat publik melaporkan perhiasan atau logam mulia senilai lebih dari Rp32 miliar, asas akuntabilitas menuntut penjelasan yang lebih rinci: Kapan wujud aset ini diakumulasi, dan apakah bukti transaksi pembelian asalnya dapat diverifikasi?
Menagih Akuntabilitas, Bukan Kesimpulan Prematur
Hal yang sama berlaku untuk properti senilai Rp52,29 miliar. Publik berhak tahu apakah kenaikan Rp5,6 miliar ini murni karena apresiasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar dari aset lama, atau merupakan hasil dari penambahan unit properti yang baru.
Keluarga penyelenggara negara memiliki hak penuh untuk menjalankan entitas bisnis atau memiliki instrumen investasi. Memiliki kekayaan yang melonjak bukanlah sebuah anomali kepatuhan, selama asal-usul perolehannya berbanding lurus dengan profil pendapatan yang sah.
Tugas publik dan media bukanlah menghakimi sebelum dokumen diverifikasi. Tugas kita adalah menemukan dokumen, mencocokkan anomali angka, dan meminta klarifikasi terbuka.
Angka Rp109,33 miliar bukanlah akhir dari sebuah investigasi, melainkan titik awal. Jika seluruh pergerakan aset tersebut memiliki rekam jejak transaksi yang jelas, maka ruang publik mendapat jawaban. Namun jika ada ruang kosong yang tidak dapat dijelaskan rekam jejaknya, di situlah sistem pengawasan kepatuhan harus masuk lebih dalam untuk menguji kewajaran harta seorang pejabat negara.
