Jakarta. Jelajahpenanews. COM – Bahlil Lahadalia sedang berdiri di atas medan politik yang rapuh. Ia memimpin Golkar, menikmati posisi strategis dalam pemerintahan Prabowo, tetapi pada saat yang sama masih dibayangi oleh kedekatannya dengan Joko Widodo.
Tiga kepentingan itu hanya dapat dipertahankan selama Prabowo, Jokowi, dan Golkar bergerak ke arah yang sama. Ketika kepentingan mereka mulai bertabrakan menjelang 2029, Bahlil tidak lagi memiliki ruang aman. Ia harus memilih siapa yang dipertahankan dan siapa yang dikorbankan.
Golkar bukan partai yang dibangun untuk menjadi oposisi idealis. Sejarahnya menunjukkan pola yang sangat jelas. Golkar selalu berusaha menempel pada pusat kekuasaan, bukan karena kesetiaan politik, tetapi karena kebutuhan mempertahankan pengaruh, jabatan, akses kebijakan, dan distribusi sumber daya.
Partai ini memiliki jaringan kepala daerah, anggota parlemen, pengurus daerah, pengusaha, dan kelompok kepentingan yang hidup dari kedekatan dengan pemerintah. Tanpa akses terhadap kekuasaan, mesin Golkar berisiko kehilangan bahan bakar politiknya.
Karena itu, mempertahankan hubungan dengan presiden yang sedang berkuasa bukan sekadar pilihan rasional. Bagi Golkar, itu merupakan naluri bertahan hidup.
Bahlil juga tidak dapat terus menjadikan kedekatannya dengan Jokowi sebagai perlindungan politik. Kekuasaan Jokowi telah berakhir secara formal. Sementara itu, masa depan jabatan Bahlil sebagai menteri, ketua umum Golkar, dan pemain politik nasional kini berada di tangan pemerintahan Prabowo serta kekuatan yang mengendalikan struktur internal partai.
Kedekatan masa lalu tidak akan cukup untuk menyelamatkan Bahlil apabila Prabowo mulai melihatnya sebagai perpanjangan pengaruh Jokowi di dalam kabinet dan Golkar.
Namun, memutus hubungan dengan Jokowi secara terbuka juga bukan langkah tanpa risiko. Sebagian kader, elite daerah, kelompok bisnis, dan jaringan politik yang mendukung Bahlil masih memiliki hubungan dengan mantan presiden tersebut. Bahlil tidak dapat begitu saja meninggalkan mereka tanpa memicu perlawanan internal.
Inilah perangkap politik Bahlil.
Apabila ia terlalu dekat dengan Jokowi, ia dapat dianggap tidak sepenuhnya loyal kepada Prabowo. Apabila ia terlalu cepat berlutut di hadapan kekuasaan baru, ia berisiko dicap sebagai tokoh oportunis yang membuang orang-orang yang sebelumnya membuka jalan bagi kenaikan politiknya.
Namun, sejarah Golkar tidak pernah dibangun di atas kesetiaan personal. Golkar dibangun di atas kemampuan membaca arah angin, mengamankan posisi, dan meninggalkan sekutu lama ketika sekutu tersebut tidak lagi memegang kekuasaan.
Ketika tekanan politik meningkat, Golkar hampir pasti memilih keselamatan organisasi daripada menjaga hubungan emosional dengan Jokowi. Pergeseran itu tidak harus terjadi melalui perpecahan terbuka. Golkar dapat melakukannya secara dingin, sistematis, dan bertahap.
Pengurus yang dianggap terlalu dekat dengan Jokowi dapat disingkirkan. Pengaruh kelompok tertentu dapat dipangkas. Posisi strategis dapat diberikan kepada tokoh yang lebih mudah dikendalikan. Narasi politik partai dapat diubah agar semakin sejalan dengan agenda Prabowo.
Semua itu dapat dilakukan tanpa deklarasi perang.
Bagi kelompok Jokowi, kehilangan kendali atas Golkar akan menjadi pukulan besar. PSI tidak memiliki kekuatan parlemen, jaringan daerah, pengalaman birokrasi, dan kemampuan membangun koalisi sebesar Golkar. Tanpa Golkar, pengaruh politik Jokowi akan semakin bergantung pada figur keluarga, relawan, dan jaringan informal yang daya tahannya belum teruji.
Bagi Prabowo, Golkar juga terlalu besar untuk dibiarkan menjadi kerajaan politik kedua di dalam pemerintahan. Partai sebesar Golkar dapat menjadi mitra, tetapi juga dapat berubah menjadi ancaman apabila dikendalikan oleh kepentingan di luar lingkaran kekuasaan presiden.
Karena itu, Bahlil tidak sekadar sedang mempertahankan kursi menteri atau jabatan ketua umum. Ia sedang diuji apakah mampu menyerahkan Golkar sepenuhnya kepada pusat kekuasaan baru atau tetap mempertahankan sebagian pengaruh Jokowi di dalam tubuh partai.
Ruang komprominya semakin sempit.
Pada akhirnya, politik tidak memberi penghargaan kepada orang yang terlalu lama berdiri di tengah. Ketika konflik kepentingan membesar, posisi netral akan dibaca sebagai ketidaksetiaan oleh kedua kubu.
Bahlil harus menentukan arah. Golkar juga harus menentukan tuannya.
Dalam pertarungan seperti ini, pemegang kekuasaan negara memiliki senjata yang jauh lebih besar. Ia menguasai kabinet, kebijakan, aparat birokrasi, distribusi jabatan, dan akses terhadap sumber daya politik.
Golkar memahami hukum kekuasaan itu lebih baik daripada partai mana pun.
Karena itu, apabila Prabowo menekan lebih keras, Golkar kemungkinan besar tidak akan mempertahankan loyalitas lama. Partai ini akan berbalik arah, menyingkirkan beban politik masa lalu, dan menyesuaikan diri dengan penguasa yang masih memegang kendali negara.
