MBG, MSCI, kedaulatan ekonomi, dan pertarungan kepentingan.

Jakarta. Jelajahpenanews. Com. – ULANG TAHUN KE-75, SAATNYA BERKACA
Bangsa Ini Mengulang Sejarah 1998, Atau Bisa Bangkit! Sejarah tak pernah berulang …tapi kadang memiliki kesamaan di hulu nya!

Ulang tahun ke-75 Bapak baru saja berlalu. Linimasa dipenuhi ironi: ada doa tulus, pembelaan, kritik keras, di medsos bahkan lebih banyak hujatan. Sukses akun akun pembenci pemerintahan dan Pak Prabowo memantik api kecil yg disiram bensin oleh followernya. Puluhan ribu yang hujat, cacimaki, sumpah serapah hingga beliau didoakan RIP.

Bahkan di akun resmi kenegaraan, tak ada lagi batasan adab, moral. SEMUA MENUMPAHKAN RASA KESAL NYA ATAS KESALAH PAHAMAN MEREKA, juga kesalah pahaman memahami reaksi reaksi pada pidato atau kebijakan pemerintah. Laporan laporan yang keliru, sepertinya disengaja biar BAPAK TERLIHAT BLUNDER DAN SELALU SALAH.

SEBANYAK INI WATIMPRES seperti tak ada guna, menjadikan Bapak lebih blunder lagi, ditambah personil Kementrian yang sangat gemuk. MEDSOS seperti di biarkan saling serang, perang narasi tanpa ampun.
Apakah prediksi Conie Bapak memang hanya akan menjabat 2 tahun ? Semuanya mengarah kesana tanpa bendungan.

Mengapa kemarahan publik begitu besar?

Apakah semuanya membenci Prabowo? Belum tentu. Ada yang kecewa terhadap kebijakan, ada yang khawatir dengan ekonomi, tetapi ada pula yang melihat perjuangan besar pemerintah yang luput dari perhatian.
Mari membaca Indonesia dengan kepala dingin. Salah jika dianggap Bu Guru mendukung tanpa bisa mengkritisi, salah juga jika sahabat membenci tanpa tabayun.

MBG: NIAT MULIA, EKSEKUSI YANG DIPERTANYAKAN

Makan Bergizi Gratis bertujuan memperbaiki gizi anak. Namun, polemik mutu menu, distribusi, makanan tersisa, dan pengawasan membuat publik bertanya: apakah anggaran sebesar itu menghasilkan manfaat sepadan?

Sindiran “sampah perut” mencerminkan kemarahan terhadap potensi pemborosan, bukan bukti bahwa seluruh makanan MBG tidak bergizi.

Di tengah persoalan daya beli, lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan guru, rakyat berhak mempertanyakan prioritas anggaran.

Program besar harus berani dievaluasi. Niat baik tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap kelemahan pelaksanaan.

TETAPI, APAKAH KITA SUDAH MELIHAT GAMBAR BESARNYA?

Di balik kontroversi, ada agenda strategis yang perlu diperhatikan: kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan penguasaan kembali kekayaan negara.
Pada 19 September 2026, Prabowo kembali menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi agar Indonesia tidak bergantung pada bangsa .

Ini bukan pekerjaan ringan. Kemandirian membutuhkan teknologi, infrastruktur, pembiayaan, dan tata kelola yang konsisten.
Masyarakat boleh mengkritik pelaksanaannya. Namun, cita-cita mengurangi ketergantungan strategis patut dinilai berdasarkan manfaat dan hasil, bukan semata-mata sentimen politik.

Kemandirian yang sama saat di wujudkan mertua Prabowo, yang mengakibatkan Asing marah dan menekan ekonomi Indonesia hingga mencapai puncak nya saat Krismon 1998.

KETIKA KEKAYAAN NEGARA MULAI DITERTIBKAN

Perhatikan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Pada 6 Oktober 2026, pemerintah melaporkan penyerahan sekitar Rp13,24 triliun kepada negara. Satgas PKH juga melaporkan penguasaan kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan di sektor perkebunan sawit sejak Februari 2025 , hingga Oktober 2026 sudah 52 trilyun uang negara kembali.

Ini menunjukkan skala upaya penertiban sumber daya negara yang sedang dijalankan.
Ketika penertiban menyentuh kepentingan ekonomi besar, konflik kepentingan patut diwaspadai. Apakah langkah ini mengusik kenyamanan sebagian pemilik kepentingan lama? Itu pertanyaan yang layak diteliti, bukan kesimpulan yang boleh dipaksakan tanpa bukti.

UNDERINVOICING, TRANSFER PRICING, DAN UANG NEGARA

Ada persoalan yang lebih rumit daripada sekadar angka anggaran: underinvoicing, yaitu pelaporan nilai transaksi lebih rendah daripada nilai sebenarnya, serta penyalahgunaan transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak.
Perlu diingat, transfer pricing sendiri merupakan praktik bisnis yang sah apabila memenuhi ketentuan kewajaran dan perpajakan. Yang harus ditindak adalah penyimpangan yang terbukti melanggar hukum.
Jika pengawasan diperkuat, penerimaan negara berpotensi lebih optimal. Uang yang semestinya menjadi hak negara dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan.

TAPI MENIMBULKAN AMARAH BAGI PELAKU DAN MULAI MEMBUAT MEDSOS GADUH dengan serangan bertubi2. .
MOMEN KARHUTLA DAN BENCANA LAINNYA memang sangat membuat kita prihatin, namun sungguh sangat bisa MEMBUAT KEMARAHAN PUBLIK TERSULUT.

Ditambah pembantu 2 mu yang Korupsi gila gilaan Termasuk BNPB.
Banyak kasus kasus samar seperti Jaksa FEBRI yang masih bisa tersenyum saat sidang. Atau kasus Dadan ..ditambah kasus kasus Penjara mewah.

Kasus kasus lainnya sangat banyak bertebaran, seolah menantang :

SIAPA LU … GUE BEBAS MELAKUKAN KORUPSI ..LU BISA APA ?

Apakah pemberantasan korupsi dan penertiban sumber daya dapat berbenturan dengan kepentingan ekonomi yang kuat? Sangat mungkin. Tetapi siapa yang terganggu dan apa motifnya harus dibuktikan, bukan ditebak.

Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun. Kekuasaan negara pun wajib tunduk pada hukum.

MSCI: ALARM YANG TIDAK BOLEH DIABAIKAN

Pada 15 Oktober 2026, MSCI mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan final dijadwalkan paling lambat akhir Juni 2027.

Kekhawatiran MSCI menyangkut transparansi kepemilikan saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi.

Ini bukan bukti bahwa semua kebijakan pemerintah gagal. Namun, pemerintah harus membuktikan reformasi pasar modal benar-benar berjalan.
Kedaulatan ekonomi bukan hanya menguasai sumber daya sendiri, melainkan juga membangun institusi yang transparan dan dipercaya.

JANGAN BIARKAN RAKYAT TERPERANGKAP PERANG NARASI

Di media sosial, fakta mudah tenggelam oleh kemarahan, potongan informasi, dan prasangka.

Sebagian orang mungkin mudah tersulut oleh narasi yang belum terverifikasi. Tetapi jangan pula menganggap semua kritik sebagai pesanan pihak yang kepentingannya terganggu.

Pendukung harus berani mengakui kekurangan. Pengkritik harus membedakan fakta dan dugaan. Pemerintah harus menjelaskan hasil kebijakan dengan data, bukan sekadar meminta kepercayaan.
Bapak membutuhkan pembantu yang berani menyampaikan kabar buruk, bukan hanya mereka yang mengatakan semuanya baik-baik saja.

PAK PRABOWO, BERUBAHLAH DEMI BANGSA INI!

Kemandirian pangan dan energi, penyelamatan kekayaan negara, pembenahan pajak, serta pemberantasan korupsi adalah agenda strategis yang perlu dinilai secara serius.

Namun, semua itu harus berjalan bersama transparansi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

Jangan biarkan polemik MBG menutupi capaian yang nyata. Jangan pula memakai capaian strategis untuk membungkam kritik yang sah.

Pak Prabowo, benahi yang salah, pertahankan yang terbukti bermanfaat, dan dengarkan rakyat yang kecewa.

Kedaulatan bukan sekadar keberanian melawan kepentingan besar. Kedaulatan berarti memastikan kekayaan dan kebijakan negara benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat. 🇮🇩

Salam Sayang, Literasi Numerasi
Bu Guru 💕