BANTEN. Jelajahpenanews . COM – Pemerintah resmi menaikkan batas penghasilan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin mengakses program bantuan pembiayaan dan kepemilikan rumah. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Melalui ketentuan terbaru, batas maksimal penghasilan penerima manfaat yang sebelumnya Rp7 juta per bulan kini dinaikkan menjadi Rp8,5 juta per bulan untuk sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara untuk wilayah DKI Jakarta, batas penghasilan ditetapkan hingga Rp12 juta per bulan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan fleksibilitas dalam persyaratan domisili. Calon pembeli rumah subsidi tidak lagi diwajibkan memiliki KTP yang sesuai dengan lokasi rumah yang akan dibeli. Dengan demikian, masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar daerah asalnya dapat lebih mudah mengakses program perumahan subsidi.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas jumlah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan perumahan. Pemerintah menilai masih terdapat banyak keluarga yang membutuhkan hunian layak namun sebelumnya tidak dapat mengakses program karena terbentur batas penghasilan maupun persyaratan administratif.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai perlu adanya pengawasan ketat agar subsidi perumahan benar-benar tepat sasaran. Pasalnya, kenaikan batas penghasilan berpotensi memperluas kelompok penerima hingga mencakup berbagai profesi seperti pegawai swasta, pelaku UMKM, tenaga honorer, karyawan BUMN, aparatur sipil negara (ASN), hingga profesi lainnya, sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan dan belum pernah menerima subsidi rumah dari pemerintah.
Pertanyaan yang kemudian muncul di tengah masyarakat adalah apakah seluruh kelompok profesi tersebut dapat menjadi penerima manfaat Program 3 Juta Rumah. Pada prinsipnya, status pekerjaan bukanlah faktor utama penentu penerimaan subsidi. Yang menjadi dasar adalah pemenuhan persyaratan program, antara lain batas penghasilan, status kepemilikan rumah pertama, serta ketentuan lain yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya praktik pembelian rumah subsidi yang tidak sepenuhnya ditujukan untuk dihuni. Sebagian pengamat menilai perlu ada pengawasan terhadap rumah-rumah subsidi yang berpotensi menjadi aset investasi semata, sehingga menimbulkan kawasan perumahan yang minim penghuni atau banyak unit kosong.
Persoalan lainnya berkaitan dengan harga jual rumah. Nama kawasan, lokasi, fasilitas, hingga peningkatan kualitas pembangunan dapat memengaruhi nilai jual rumah di pasaran. Ketika harga rumah meningkat, maka kemampuan mencicil masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sasaran penerima subsidi. Oleh karena itu, pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas hunian dan keterjangkauan harga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program 3 Juta Rumah pada akhirnya diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah pembangunan hunian, tetapi juga memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan pemerataan kepemilikan rumah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.(yopie/jurnalis)
