Jakarta. Jelajahpenanews. COM Panggung politik Indonesia tidak pernah digerakkan oleh ketulusan moral, melainkan oleh kalkulasi dingin tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Dari altar renovasi Istana Gebang di Blitar, Jawa Timur, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, melempar sebuah pernyataan yang seketika mengubah peta radar kekuasaan nasional. Dengan retorika yang tenang namun sarat jangkar taktis, Megawati mendeklarasikan, “Pak Prabowo sama saya bersahabat. Saya bukan musuh dia, itu teman saya.
“Bagi mata awam, ini adalah pelukan hangat kedamaian pasca-pemilu. Namun bagi para pembaca kuasa, ini adalah proklamasi garis demarkasi baru. Megawati sedang memainkan seni politik tertua: menarik garis batas yang tegas antara kawan baru yang menguntungkan dan mantan sekutu yang sudah habis masa pakainya. Melalui pidato Blitar, publik disuguhkan sebuah lanskap di mana saripati kekuasaan diperas habis, sementara residu masalahnya dilempar ke masa lalu.
Cetak Biru Sejarah: Madu Gus Dur yang Diisap, Ampasnya yang Dibuang
Pola politik “mengambil daging dan membuang tulang” ini bukanlah barang baru dalam manifesto taktis PDI Perjuangan. Ini adalah sebuah cetak biru (blueprint) historis yang sudah diuji oleh waktu. Kita harus menolak amnesia sejarah dan kembali ke tahun 1999–2001, saat transisi Reformasi sedang berdarah-darah.
Pasca-Pemilu 1999, ketika Megawati terganjal naik ke kursi RI-1 oleh manuver Poros Tengah, PDI Perjuangan dengan sangat pragmatis merapat ke pangkuan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan mengambil jatah Wakil Presiden. Selama awal pemerintahan, seluruh “daging” legitimasi politik, stabilitas massa akar rumput, dan konsesi menteri diisap secara total untuk memperkuat posisi partai di kabinet.
Namun, begitu arah angin kebijakan Gus Dur mulai menabrak kepentingan elit—termasuk konflik dekrit presiden dan perombakan struktur militer—sikap partai berubah 180 derajat. PDI Perjuangan tidak berdiri sebagai perisai, melainkan menjadi motor penarik dukungan di parlemen. Gus Dur dibiarkan berjalan sendirian menuju jurang pemakzulan (impeachment) pada Sidang Istimewa MPR 2001. Gus Dur ditinggalkan sendirian memikul beban sejarah “pemerintahan yang runtuh”, sementara Megawati melenggang mulus menduduki takhta kepresidenan. Konsepnya serupa: madu kekuasaannya dinikmati, ampas konfliknya ditinggalkan pada personal sang kiai.
Satu Dekade Jokowi: Kontrak Habis, “Sapi Perah” Jadi Pesakitan
Dua dekade setelah runtuhnya Gus Dur, duplikasi strategi ini terjadi dengan tingkat presisi yang jauh lebih brutal terhadap Joko Widodo. Selama sepuluh tahun (dua periode), status Jokowi dikunci dalam jeruji istilah yang sangat merendahkan martabat eksekutif: “Petugas Partai”. Sebagai petugas, ia dipaksa tunduk pada garis komando Teuku Umar—mulai dari meloloskan paket undang-undang di parlemen hingga mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sarat kepentingan logistik elektoral.
Selama satu dekade emas itu, PDI Perjuangan bertransformasi menjadi “partai super-gemuk”. Mereka memonopoli seluruh insentif elektoral dari tingginya kepuasan publik terhadap kinerja pembangunan infrastruktur Jokowi. Semua kejayaan itu diklaim sebagai buah kerja ideologis partai.
Namun, drama dimulai ketika kontrak politik dua periode habis, dan Jokowi memilih jalan dinasti yang tidak lagi sejalan dengan kepentingan jangka panjang faksi Teuku Umar. Begitu pengaruh kekuasaan Jokowi meredup pasca-2024, perubahan narasi terjadi secara ekstrem.
Seluruh capaian positif sepuluh tahun terakhir mendadak diputihkan dari ingatan partai. Sebaliknya, seluruh “dosa-dosa hukum”, beban utang negara yang menumpuk, degradasi nilai demokrasi, hingga carut-marut putusan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dialamatkan dan ditumpahkan ke wajah personal Jokowi. Sang mantan anak emas kini ditinggalkan di sudut sejarah sebagai “tulang belulang” politik tanpa sumsum kemitraan, dipaksa memikul semua kesalahan tata negara sendirian.
Romansa Baru Bersama Prabowo: Merawat Pundi di Pusat Otoritas
Kontras yang mencolok terlihat ketika Megawati memandang Prabowo Subianto. Narasi ketegangan politik seketika runtuh dan digantikan oleh memori visual yang romantis pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Momen jemari yang saling bertautan dan tawa lepas antara Megawati dan Presiden Prabowo di depan publik disuguhkan sebagai pembenaran moral bahwa mereka adalah sahabat lama yang melampaui sekat kontestasi.
Mengapa ada standar ganda yang begitu mencolok? Jawabannya sederhana: pragmatisme perut kekuasaan. Prabowo saat ini memegang kunci brankas anggaran negara, pemegang komando aparat, dan pemilik mutlak otoritas kebijakan hukum.
PDI Perjuangan sangat menyadari bahwa bermusuhan secara frontal dengan penguasa baru yang memiliki legitimasi militer dan politik yang kuat adalah tindakan bunuh diri taktis. Dengan menyanjung Prabowo secara personal, PDI Perjuangan berhasil mengamankan jalur pipa komunikasi ke pusat Istana demi merawat pundi-pundi pengaruh dan menjaga kelangsungan bisnis politik mereka di tingkat elit, tanpa perlu khawatir terlempar sepenuhnya dari lingkaran akses sumber daya negara.
Strategi “Dua Kaki”: Berteriak di Podium, Berbisik di Istana
Melalui pidato di Blitar, kita melihat dengan sangat telanjang bagaimana PDI Perjuangan memainkan strategi “dua kaki” atau politik belah bambu yang sangat oportunis:
✍️Kaki Pertama di Podium Rakyat (Menginjak Bumi): Megawati tampil sangat vokal dan “ngegas”. Ia pasang badan membela aksi mahasiswa BEM UI, mengkritik keras meroketnya harga kebutuhan pokok, dan mengecam represivitas aparat hukum. Langkah ini diambil demi membasuh kembali citra partai sebagai “Penyambung Lidah Wong Cilik” guna menguras simpati elektoral demi Pemilu mendatang.
✍️Kaki Kedua di Meja Elit (Menjaga Atap): Di balik layar, komunikasi hangat dengan Presiden Prabowo dipelihara dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi benturan sistemik yang bisa mengancam posisi aman kenyamanan partai.
Inilah ironi terbesar dari dialektika politik kita hari ini. PDI Perjuangan berhasil mengambil “daging” dari dua dunia sekaligus: mereka mendapatkan panggung sebagai pahlawan pembela hak rakyat kecil di luar pemerintahan, tetapi di saat yang sama tetap menikmati stabilitas kenyamanan hasil kompromi tingkat tinggi dengan penguasa Istana yang baru
Pada akhirnya, pidato Blitar mengajarkan kita satu pelajaran berharga tentang realitas politik kelas tinggi: bahwa dalam ekosistem kekuasaan, kawan dan lawan hanyalah komoditas yang bisa dipertukarkan. Dari era Gus Dur, berlanjut ke dekade Jokowi, hingga fajar baru era Prabowo, subjeknya boleh berganti, namun rumusnya tetap sama: ambil saripatinya, amankan pundi-pundinya, dan biarkan mantan sekutu mati sendirian bersama tulang-tulang sejarahnya.
✍️ Lentera Merah Putih
