Surabaya . jelajahpenanews.com – Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965, Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Peralihan kekuasaan dari Sukarno menuju Orde Baru tidak hanya mengubah arah politik, tetapi juga membentuk ulang struktur sosial terutama dalam dunia perburuhan.
Di tengah upaya konsolidasi kekuasaan, berbagai organisasi ad hoc bermunculan, termasuk yang berafiliasi dengan KAP-GESTAPU. Organisasi-organisasi ini berperan dalam mobilisasi massa, termasuk di kalangan buruh, untuk menyingkirkan pengaruh kelompok kiri yang sebelumnya kuat melalui organisasi seperti SOBSI.
Selanjutnya, melalui SEKBER Golkar, pemerintah mengintegrasikan berbagai organisasi pekerja ke dalam satu kerangka yang lebih terpusat. Sejumlah serikat seperti SOKSI, PGRI, dan lainnya dihimpun dalam wadah baru, termasuk pembentukan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, yang bertujuan “menertibkan” gerakan buruh.
Hubungan Industrial Pancasila: Harmoni atau Kontrol?
Pada 1974, pemerintah memperkenalkan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Secara resmi, doktrin ini menekankan hubungan harmonis antara buruh, pengusaha, dan negara, dengan negara sebagai penengah.
Namun dalam praktiknya, konsep ini juga membatasi ruang gerak buruh untuk berorganisasi dan melakukan perlawanan. Konflik kelas dianggap bertentangan dengan semangat stabilitas nasional. Dalam kerangka pembangunan, buruh ditempatkan sebagai bagian dari sistem produksi yang harus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Istilah “buruh” pun secara simbolik diganti menjadi “tenaga kerja”, mencerminkan perubahan cara pandang dari subjek perjuangan menjadi objek pembangunan.
Ekonomi Tumbuh, Ketimpangan Menguat
Pada dekade 1970-an, ekonomi Indonesia memang mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh investasi asing dan ekspansi sektor ekstraktif. Modal internasional masuk besar-besaran, sementara kelompok konglomerat domestik berkembang pesat.
Nama-nama seperti Sudono Salim, Bob Hasan, Mochtar Riady, hingga Ciputra menjadi simbol era ini. Di sisi lain, kedekatan antara kekuasaan politik dan ekonomi memunculkan kritik tentang praktik kroniisme.
Realitas Buruh: Upah Rendah dan Minim Perlindungan
Di balik pertumbuhan ekonomi, kondisi buruh pada masa itu menghadapi tantangan berat. Upah relatif rendah dibandingkan kebutuhan hidup. Pada akhir 1970-an, misalnya, terdapat gambaran bahwa upah harian buruh sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kebijakan upah minimum yang kemudian diperkenalkan mengacu pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), yang hanya mencakup kebutuhan pokok paling dasar. Di luar itu seperti perumahan layak, rekreasi, atau jaminan sosial masih jauh dari jangkauan banyak pekerja.
Selain itu, isu keselamatan kerja, jaminan sosial, dan hak cuti sering kali belum terpenuhi secara optimal. Data kecelakaan kerja pada akhir 1980-an menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi pekerja di berbagai sektor.
Serikat Tunggal: Konsolidasi dan Pembatasan
Pemerintah juga mendorong pembentukan serikat pekerja tunggal yang terpusat. Melalui peran lembaga seperti OPSUS dan BAKIN, lahirlah Federasi Buruh Seluruh Indonesia pada 1973, yang kemudian berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
Struktur ini dimaksudkan untuk menyatukan gerakan buruh, namun juga membatasi pluralisme serikat. Dalam praktiknya, banyak kritik menyebut bahwa organisasi ini lebih dekat dengan pemerintah dan tidak sepenuhnya independen dalam memperjuangkan hak buruh.
Perlawanan dan Harapan
Meski berada dalam tekanan, gerakan buruh tidak sepenuhnya hilang. Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, gelombang pemogokan sempat meningkat, terutama di sektor industri seperti tekstil. Namun, tekanan politik dan kondisi ekonomi membuat gerakan ini meredup.
Baru pada dekade 1990-an, seiring perubahan global dan meningkatnya kesadaran demokrasi, muncul kembali upaya membangun serikat buruh yang lebih independen yang kemudian berperan dalam dinamika menuju Reformasi 1998.
Sejarah buruh di masa Orde Baru adalah cermin dari dilema besar: antara stabilitas dan kebebasan, antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Di balik angka pertumbuhan, ada cerita panjang tentang suara-suara yang dibatasi namun tidak pernah benar-benar hilang.
Sumber : arahjuang.com
