Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi fenomena yang sangat khas dalam sejarah politik Indonesia: militer tidak hanya berperan di medan pertahanan, tetapi juga merambah hampir seluruh lini kekuasaan sipil. Inilah era di mana seragam loreng tak hanya identik dengan barak dan medan operasi, tetapi juga ruang rapat kementerian dan kantor gubernur.
Fenomena ini tidak muncul tanpa konteks. Berangkat dari pengalaman panjang dalam revolusi dan stabilisasi pasca-kemerdekaan, Soeharto mempercayakan banyak jabatan strategis kepada perwira militer, terutama mereka yang dianggap loyal namun tidak selalu mendapat posisi kunci di struktur ABRI. Bagi sebagian perwira, jalur sipil justru menjadi “arena kedua” untuk tetap berpengaruh.
Salah satu contoh mencolok adalah Amirmachmud. Berbekal pengalaman militer yang panjang, ia sebenarnya berpeluang besar menapaki pucuk pimpinan Angkatan Darat. Namun, dari posisinya sebagai Panglima Kodam Jaya, ia justru ditarik ke kabinet untuk menjadi Menteri Dalam Negeri, menggantikan Basuki Rahmat. Meski sempat merasa ragu karena latar belakang pendidikan dan keterbatasan bahasa asing, Amirmachmud tetap menjadi bagian penting dalam mesin pemerintahan Orde Baru.
Departemen Dalam Negeri sendiri hampir sepenuhnya dikuasai oleh kalangan militer sepanjang era ini. Nama-nama seperti Sudharmono, Supardjo Rustam, Rudini, hingga Yogie Suardi Memet menjadi bukti kesinambungan dominasi tersebut. Bahkan sejak masa Sukarno, pola ini sudah mulai terbentuk, meski mencapai puncaknya di era Soeharto.
Tak hanya di dalam negeri, dominasi militer juga merambah kementerian lain. Departemen Penerangan pernah dipimpin tokoh seperti Ali Moertopo dan Raden Hartono. Di sektor industri, ada M. Jusuf, sementara di Departemen Agama, muncul nama Alamsjah Ratu Prawiranegara. Bahkan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung pun tidak luput dari pengaruh militer.
Lebih jauh lagi, para jenderal juga “merajai” daerah sebagai gubernur. Di Jakarta, sosok seperti Ali Sadikin menjadi ikon kepemimpinan militer di ranah sipil. Tradisi ini berlanjut dengan figur seperti Soerjadi Soedirdja dan Wiyogo Atmodarminto. Di Jawa Barat, nama-nama seperti Solichin G. P. dan Aang Kunaefi mendominasi. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pola serupa juga terjadi, meski dengan variasi latar belakang.
Mayoritas dari mereka berasal dari “Angkatan 45” generasi yang ditempa langsung oleh Revolusi Kemerdekaan. Ada pula figur seperti Basofi Sudirman yang meski tidak dominan di struktur militer pusat, justru menonjol dalam kepemimpinan sipil daerah.
Dalam lingkar inti kekuasaan, Soeharto juga mengandalkan kombinasi militer dan sipil. Menurut kajian David Jenkins, struktur Staf Presiden diisi oleh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang didampingi teknokrat sipil sebuah formulasi yang memperkuat kontrol sekaligus efisiensi kebijakan.
Fenomena ini mencerminkan satu hal penting: di era Orde Baru, batas antara militer dan sipil menjadi kabur. Tentara tidak hanya menjaga negara, tetapi juga mengelolanya. Dari pusat hingga daerah, dari kebijakan hingga implementasi, jejak militer terasa begitu dominan membentuk wajah pemerintahan Indonesia selama lebih dari tiga dekade.
Sumber : Tirto.id
