Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya dokumen penting negara terkait pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas militer. Meski dokumen berupa Keputusan Presiden (Kepres) tersebut tidak tergolong rahasia negara, penyebarannya ke ruang publik dinilai tidak pada tempatnya.
Melalui juru bicaranya saat itu, Julian Aldrin Pasha, ditegaskan bahwa Kepres Nomor 62 Tahun 1998 yang diterbitkan oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie memang berisi keputusan pemberhentian Prabowo Subianto dari militer secara hormat. Namun demikian, Presiden menilai bahwa dokumen tersebut seharusnya tidak tersebar luas di tengah masyarakat tanpa konteks yang utuh.
Di sisi lain, perhatian lebih besar tertuju pada bocornya dokumen lain yang jauh lebih sensitif, yakni Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Berbeda dengan Kepres, dokumen DKP termasuk dalam kategori arsip rahasia negara. Presiden SBY mempertanyakan bagaimana dokumen tersebut bisa keluar dan beredar bebas di ruang publik, sehingga mendorong dilakukannya investigasi internal oleh TNI.
Lebih jauh, Presiden juga menginstruksikan agar kasus ini ditangani secara serius, termasuk melibatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Langkah ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas dokumen negara sekaligus memastikan transparansi yang bertanggung jawab.
Dokumen DKP yang beredar menyebutkan sejumlah alasan pemberhentian Prabowo, termasuk dugaan keterlibatan dalam operasi Pasukan Mawar dan Melati yang terkait dengan penculikan aktivis pada periode 1997–1998, serta operasi militer di wilayah Timor Timur dan Irian Jaya. Isu ini kembali membuka lembaran sejarah yang kompleks dan sensitif dalam perjalanan militer dan politik Indonesia.
Peristiwa ini bukan sekadar soal kebocoran dokumen, melainkan juga mencerminkan tarik-menarik antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara menjaga kerahasiaan arsip strategis. Sebuah pengingat bahwa sejarah, ketika terbuka kembali, selalu membawa diskursus yang mendalam dan tak jarang penuh kontroversi.
Sumber : KBR.id
