Surabaya . jelajahpenanews.com – Di tengah riuh rendah Revolusi Indonesia, nama Raden Didi Kartasasmita berdiri sebagai sosok paradoksal seorang alumnus Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) Breda dan mantan perwira KNIL, yang justru memilih berdiri di belakang Republik Indonesia ketika banyak rekannya kembali merapat ke Belanda. Pilihan itu membuatnya dicap “pengkhianat” oleh KNIL, namun pada akhirnya juga menyisakan kepahitan di tubuh tentara Republik yang ikut ia bangun.

Berbeda dengan figur seperti Sultan Hamid II yang menuai kritik karena keterlibatannya dalam KNIL Didi mengambil langkah berlawanan. Begitu mendengar Proklamasi 17 Agustus 1945, ia menghadap Amir Sjarifuddin (Menteri Penerangan sekaligus Menhan ad interim) dan menawarkan diri untuk membantu Republik. Dengan jujur ia mengemukakan latar belakangnya sebagai lulusan KMA Breda dan mantan letnan KNIL, seraya menyatakan panggilan nuraninya untuk mengabdi pada Indonesia merdeka.

Tawaran itu disambut. Amir bahkan menegaskan rencana pemerintah membentuk tentara nasional dan membuka pintu bagi eks perwira KNIL untuk ikut bergabung di samping para mantan perwira PETA. Sejarah lalu mencatat peran krusial Didi: ia berkeliling Jawa menghimpun dukungan eks opsir KNIL untuk Republik. Sebuah maklumat yang ditandatangani 20 eks perwira KNIL termasuk Oerip Soemohardjo disetujui Presiden Soekarno dan disiarkan melalui RRI selama sepuluh hari sejak 11 Oktober 1945.

Keputusan kabinet 15 Oktober 1945 yang dipimpin Mohammad Hatta mengangkat Didi berpangkat Mayor Jenderal dan menugaskannya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Jawa Barat. Ia pun menjadi Panglima Komandemen Jawa Barat. Namun, langkah ini memantik kemarahan kubu KNIL. Didi dicerca sebagai pelanggar sumpah setia kepada Ratu Belanda; bahkan Letjen S.H. Spoor, mantan instrukturnya di Breda, menyebutnya dengan kata-kata kasar. Didi bergeming: baginya, sejak KNIL dibubarkan 9 Maret 1942, sumpah itu gugur. Pilihannya jelas antara NICA yang hendak menjajah kembali atau Republik yang telah merdeka.

Di medan tugas, Didi membuktikan loyalitasnya. Meski tak sepenuhnya sepakat dengan perintah pusat agar pasukannya “mengalah” kepada Inggris di Bandung, ia tetap menarik mundur TKR pada Maret 1946 demi kepatuhan pada pemerintah RI. Ironisnya, kesetiaan itu tak berbuah manis. Saat Komandemen Jawa Barat dibubarkan, posisinya tergeser oleh juniornya, Kolonel A.H. Nasution, yang kemudian memimpin Divisi I Siliwangi. Didi menilai pemerintah lebih menyukai para junior yang dianggap “lebih revolusioner”, sementara para senior eks KNIL termasuk dirinya terpinggirkan.

Kekecewaan memuncak ketika Letjen Oerip Soemohardjo dicopot sebagai Kepala Staf TNI dan digantikan Nasution. Menurut Didi, langkah itu melanggar etika dan prosedur ketentaraan. Ia memilih mengundurkan diri dari TNI, meski Presiden Soekarno berulang kali menahannya bahkan sempat menawarkan penugasan diplomatik. Didi tetap pada pendirian: pengabdiannya tak bisa ditawar.

Usai keluar dari TNI, Didi ditangkap Belanda di sekitar Purwokerto, lalu dibebaskan dengan jaminan Spoor yang justru bergembira mengetahui Didi telah meninggalkan Republik. Kembali ke Bandung, Didi hidup sebagai sipil, bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan Negara Pasundan demi bertahan hidup. Ia kembali diserang kali ini dari kubu Republik. Nasution menyebutnya “tukang menyeberang” dan pro-federalisme. Didi membantah keras. Ia menolak tawaran kembali ke KNIL maupun jabatan di Pasundan, seraya menegaskan cintanya pada Republik.

Catatan sejarah menutup kisah ini dengan getir: Didi dipecat tidak hormat dari KNIL terhitung 17 Agustus 1945, namun suratnya baru diterima awal 1949. Ia berada di antara segelintir perwira bersama Oerip Soemohardjo dan Suryadarma yang benar-benar dibuang KNIL karena berpihak pada RI. Sebuah ironi bagi tokoh yang sejak awal memilih Republik, namun justru kehilangan tempat di negeri yang ia bela.
Sumber : Historia.id