Jakarta. Jelajahpenanews. COM – Sebuah babak baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tengah disiapkan oleh pemerintah. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan rencana besar: bansos ke depan tidak akan lagi berbentuk sembako atau barang, melainkan uang tunai langsung (direct cash transfer) sebesar Rp5,4 juta per orang. Tak main-main, proses penyaringan dan pengelompokan penerimanya bakal diserahkan ke tangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Sekilas, rencana ini terdengar revolusioner dan sangat modern. Penggunaan AI diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalkan penyimpangan di lapangan. Uang tunai sebesar itu tentu juga menjadi angin segar bagi masyarakat bawah di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu. Namun, di balik kecanggihan teknologi dan nominal yang menggiurkan tersebut, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang krusial: apakah kebijakan ini benar-benar menyembuhkan penyakit ekonomi kita, atau sekadar menjadi obat penahan rasa sakit?
Bahkan, keterlibatan AI dalam proyek ini memicu dugaan miring yang cukup beralasan. Jangan-jangan, pelibatan teknologi canggih ini hanyalah sebuah upaya “cuci tangan” terselubung dari para pembuat kebijakan. Logika koplaknya: jika nanti di lapangan penyaluran bansos kembali semrawut, salah sasaran, atau memicu protes massal, pemerintah tinggal menunjuk hidung algoritma sebagai biang keroknya. “Maaf, sistem AI-nya yang eror,” menjadi tameng sempurna untuk menghindari tanggung jawab mutlak yang seharusnya dipikul oleh pejabat publik.
Padahal teknologi AI hanya bekerja berdasarkan data yang disuapkan kepadanya. Jika data dasar seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih karut-marut dan penuh anomali, AI justru akan melakukan kesalahan penyaluran secara otomatis dan sistematis dalam skala besar. Teknologi tidak bisa dijadikan kambing hitam atas malasnya verifikasi faktual di lapangan.
Jika kita mau melihat lebih dalam dengan logika yang sederhana, akar masalah utama yang dihadapi bangsa ini bukanlah ketiadaan bantuan instan, melainkan menyempitnya lapangan kerja. Banyak pelaku usaha lokal di berbagai daerah sebenarnya memiliki kapabilitas, modal, dan kemampuan untuk berkembang—bahkan untuk membeli unit usaha baru. Sayangnya, mereka sering kali terbentur tembok regulasi yang rumit, minimnya keberpihakan kebijakan, dan tiadanya kesempatan untuk masuk ke dalam rantai pasok utama ekonomi.
Ketika sektor usaha lokal tidak diberikan ruang untuk tumbuh, ekosistem penciptaan lapangan kerja pun ikut mandek. Di sinilah letak ironinya. Menyuntikkan uang tunai dalam jumlah masif secara bersamaan ke masyarakat tanpa membenahi sektor riil justru menyimpan risiko makroekonomi yang besar. Jika produksi lokal mati dan barang di pasar terbatas, limpahan uang bansos tersebut berpotensi memicu lonjakan harga barang pokok (demand-pull inflation). Ujung-ujungnya, daya beli uang Rp5,4 juta itu akan menyusut dengan cepat, dan masyarakat kembali ke titik nadir setelah uangnya habis untuk konsumsi jangka pendek.
Mari kita bandingkan dengan alternatif lain yang jauh lebih berorientasi jangka panjang, misalnya mengalihkan anggaran raksasa tersebut untuk menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi atau pendidikan vokasi. Selama ini, sudah tidak terhitung berapa triliun anggaran negara yang keluar untuk program jaring pengaman sosial yang output-nya habis dalam hitungan bulan.
Sebaliknya, jika anggaran tersebut diinvestasikan untuk membebaskan biaya pendidikan tinggi bagi generasi muda, multiplier effect-nya akan jauh lebih nyata. Pendidikan tinggi yang aksesibel adalah mesin pemutus rantai kemiskinan antar-generasi yang paling efektif. Alih-alih menciptakan masyarakat yang terus-menerus bergantung pada bantuan modal dari negara, investasi pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan siap mengisi atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru.
Bansos tunai mungkin memang diperlukan sebagai bantalan darurat dalam situasi krisis. Namun, menjadikannya sebagai strategi utama pembangunan adalah sebuah kekeliruan berpikir. Pemerintah tidak boleh terus-menerus fokus pada strategi “bagi-bagi uang” yang bersifat konsumtif sembari membiarkan sektor pendidikan tinggi mahal dan usaha lokal mati suri lalu bersembunyi di balik tameng teknologi ketika kebijakan tersebut gagal. Sudah saatnya anggaran negara dialokasikan pada hal-hal yang memiliki output jelas: mempermudah izin usaha lokal, menciptakan proyek padat karya, dan menjamin akses pendidikan tinggi gratis. Hanya dengan cara itulah, masyarakat bisa benar-benar naik kelas, bukan sekadar bertahan hidup dari satu musim bansos ke musim bansos berikutnya.
