Jakarta. Jelajahpenanews. Com – Kita lanjutkan lagi kisah Purbaya. Ia sepertinya sudah legowo. Mungkin saat ini ia sedang ngopi di teras rumahnya. Siang nanti ia akan pergi mancing. Namun, aksi pemecatannya masih menjadi misteri. Ternyata, media asing, Reuters pun gatal ingin mengungkapnya. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Purbaya Yudhi Sadewa dicopot Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 dan digantikan Suahasil Nazara. Secara resmi, pemerintah tidak memberikan alasan rinci. Namun laporan terbaru Reuters mengutip tiga sumber pemerintah menyebut pemicunya bukan semata-mata soal fiskal, melainkan perselisihan internal di Kementerian Keuangan terkait perombakan ratusan pejabat.
Nah, di sinilah kopi mulai terasa pahit. Ayo, rapikan duduknya, bila perlu tambah pisang goreng.
Menurut sumber Reuters, konflik terutama melibatkan Purbaya dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Rotasi menyentuh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Djaka bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto disebut keberatan karena merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
Masalahnya, Djaka kemudian menyampaikan keberatan langsung kepada Prabowo. Waduh! Kalau ini film, penonton mulai bertanya, “Ini rapat Kemenkeu atau sinetron keluarga besar?”
Apalagi Djaka disebut pernah menjadi bagian dari pasukan khusus dahulu dipimpin Prabowo. Reuters menyebut tiga sumber pemerintah mengatakan perselisihan birokrasi itulah yang akhirnya menjadi faktor penting pencopotan Purbaya. Djaka sendiri membantah adanya konflik sebelum pencopotan tersebut.
Puncaknya terjadi setelah pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat Kemenkeu pada 10 September. Empat hari kemudian, Purbaya sedang mengikuti rapat bersama DPR/DPD membahas RAPBN 2027 ketika menerima telepon dari pihak Istana mengenai pencopotannya. Setelah itu, Suahasil dilantik sebagai Menkeu.
Ini kalau di warung kopi, orang pasti bertanya, “Lah, kok surat PHK-nya datang ketika orang sedang presentasi?”
Lebih menarik lagi, persoalannya ternyata bukan hanya rotasi pejabat. Ada perbedaan pandangan mengenai restitusi pajak. Bimo disebut mendukung pembayaran restitusi tepat waktu. Sementara Purbaya lebih berhati-hati agar klaim perusahaan benar-benar diperiksa dan penerimaan negara tidak bocor.
Artinya, di atas meja ada persoalan teknis. Tetapi di bawah meja, nah, jangan buru-buru nuduh konspirasi. Kita cukup melihat fakta yang dilaporkan Reuters.
Purbaya sebelumnya juga pernah berbeda pandangan dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengenai penempatan dana pemerintah di bank BUMN. Ia juga sempat berbeda pandangan dengan Kepala Danantara Rosan Roeslani soal rencana penggunaan laba Danantara sebesar Rp120 triliun untuk membantu target defisit fiskal. Rosan kemudian mengatakan rencana itu belum dibahas.
Maka lahirlah pertanyaan paling absurd abad ini, apakah Menteri Keuangan harus selalu sepemikiran dengan semua orang di sekelilingnya? Kalau iya, mungkin syarat menjadi Menkeu ke depan bukan lagi doktor ekonomi, pengalaman fiskal, atau kemampuan mengelola APBN.
Syaratnya sederhana, “Jangan bikin orang dalam grup WA tersinggung.” Hehehe.
Namun kita jangan terlalu jauh berkonspirasi. Reuters juga melaporkan ada persoalan fiskal dan kepercayaan investor membayangi pemerintahan. Suahasil sendiri setelah dilantik menegaskan prioritasnya menjaga kredibilitas anggaran dan defisit di bawah batas 3 persen PDB.
So, apakah pencopotan Purbaya murni soal fiskal, konflik birokrasi, perbedaan kebijakan, atau campuran semuanya? Belum ada jawaban resmi bisa menutup semua tanda tanya.
Yang jelas, dalam politik kekuasaan, angka APBN ternyata bisa kalah cepat dengan satu telepon. Di negeri ini, kadang-kadang paling menentukan nasib sebuah jabatan bukan kalkulator, melainkan siapa yang menelepon siapa.
“Nasib Purbaya, Bang. Menteri yang anak buahnya koruptor, banyak tak jelas kinerjanya, aman-aman saja.”
“Benar kata awak, itu namanya nasib. Sang CEO tersinggung dikit saja, jabatan bisa melayang.” Ups
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
