Intimidasi Perekaman Wawancara, Kepala BKPSDM Fathur Kabupaten Pasuruan Tuai Sorotan: Ada Apa dengan Keterbukaan Informasi Publik

Red JPN

Pasuruan jelajahpenanews. COM – Sikap Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Fathur, menjadi sorotan setelah tidak mengizinkan wartawan merekam proses wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya pada Senin (13/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum pertemuan berlangsung, wartawan telah menghubungi Fathur melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta waktu wawancara. Permintaan tersebut telah disampaikan lebih dahulu sehingga wartawan datang sesuai komunikasi yang telah dilakukan.

Namun, saat wawancara berlangsung, wartawan tidak diperkenankan melakukan perekaman suara maupun pengambilan video. Fathur menyampaikan bahwa perekaman atau pengambilan video harus memperoleh izin terlebih dahulu melalui WhatsApp.

Kebijakan tersebut memunculkan tanda tanya. Sebab, komunikasi melalui WhatsApp telah dilakukan sebelum wartawan datang ke kantor BKPSDM. Bagi wartawan, perekaman merupakan bagian dari standar kerja jurnalistik untuk menjaga akurasi kutipan, menghindari kesalahan pemberitaan, serta menjadi bukti atas setiap pernyataan narasumber.

Dalam kesempatan itu, wartawan bermaksud meminta penjelasan mengenai sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kebijakan pembinaan aparatur sipil negara, persoalan pendidikan, penggunaan anggaran yang berkaitan dengan BKPSDM, hingga berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berdampak terhadap pelayanan publik. Namun, proses peliputan tidak dapat berjalan maksimal karena dokumentasi wawancara tidak diizinkan.

Sebagai pejabat publik, kepala organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat sepanjang informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, efektivitas penggunaan anggaran daerah, peningkatan kualitas aparatur sipil negara, hingga upaya menekan angka kemiskinan, masyarakat membutuhk
https://www.instagram.com/p/DauAVRMTSJW/?igsh=MXB4MHMwMzlwMXlseg==

Bagikan