BANJARMASIN . jelajahpenanews.com – Kolonel Hasan Basry, Panglima Daerah Militer (Pangdam) X Lambung Mangkurat, mencetak sejarah baru dalam arena politik nasional. Melalui sebuah keputusan militer yang mengejutkan dan kontroversial, Kolonel Basry secara resmi membekukan seluruh aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massa (ormas) yang bernaung di bawahnya di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Keputusan yang termuat dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 140/S/K.P./Tahun 1960 yang mulai berlaku efektif sejak 22 Agustus 1960 ini sontak menimbulkan gema politik yang keras, langsung menantang kebijakan pusat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soekarno yang sedang gencar menggaungkan ideologi Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme).
Keputusan Berani Sang Bapak Gerilya
Kolonel Hasan Basry, yang dikenal sebagai “Bapak Gerilya Kalimantan” atas peran heroiknya dalam Proklamasi Kalimantan 1949, mengambil langkah drastis ini berdasarkan penilaian bahwa ideologi komunis bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila dan budaya agamis masyarakat Banjar.
“Demi menjaga tegaknya Pancasila dan keutuhan bangsa, paham komunis tidak bisa diberi ruang di Kalimantan Selatan. Keputusan ini diambil untuk mengamankan daerah dari anasir-anasir yang merongrong persatuan,” ujar salah seorang sumber terdekat di Kodam X Lambung Mangkurat.
SK pembekuan ini secara praktis menghentikan segala kegiatan rapat, propaganda, dan penyebaran ideologi Komunis di seluruh Kalsel, jauh sebelum peristiwa G30S/PKI meletus.
Murka dari Istana Merdeka
Tindakan Pangdam Basry ini langsung memicu kemarahan besar dari Presiden Soekarno, yang saat itu menjabat sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti). Presiden Soekarno memandang kebijakan politik nasional termasuk nasib PKI adalah wewenang penuh dari pemerintah pusat.
Kolonel Basry dikabarkan dipanggil secara khusus ke Istana Negara di Jakarta untuk menghadap Presiden. Dalam pertemuan tegang tersebut, Presiden Soekarno menuntut agar SK pembekuan itu segera dicabut, dengan argumen bahwa tindakan Pangdam melampaui batas kewenangannya sebagai Penguasa Perang Daerah.
Namun, dalam sebuah aksi pembangkangan militer yang luar biasa, yang didasari keyakinan teguh pada prinsip anti-komunis Kolonel Basry dilaporkan tetap bergeming dan menolak mencabut keputusannya.
“Bung Karno marah dan memanggil Hasan Basry ke Istana. Bung Karno bilang urusan politik itu wewenang pusat, bukan Pangdam. Tapi Hasan Basry menjawab demi Pancasila dan Indonesia, PKI harus dihentikan di Kalsel. Itu menunjukkan sikap tegas beliau.” — Wajidi, Peneliti Sejarah Brida Kalsel (dikutip dari BPost)
Efek Domino “Tiga Selatan”
Keputusan tegas Kolonel Hasan Basry ini ternyata menjadi katalis bagi daerah lain yang juga memiliki sentimen anti-komunis yang kuat. Tidak lama setelah Kalsel, otoritas militer di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan mengikuti langkah serupa dengan turut membekukan kegiatan PKI di wilayah mereka.
Peristiwa ini kemudian dikenal luas dalam sejarah militer Indonesia sebagai “Peristiwa Tiga Selatan”, sebuah manuver politik-militer dari daerah yang secara efektif menentang kebijakan politik Presiden Soekarno.
Meskipun PKI akhirnya diizinkan beraktivitas kembali di tiga wilayah ini pada tahun 1961 atas perintah pusat, sikap dan ketegasan Kolonel Hasan Basry telah menunjukkan bahwa di tingkat daerah, perlawanan terhadap paham komunis sudah berakar kuat, didukung oleh ulama dan masyarakat Banjar yang religius.
Sumber Informasi:
Dokumen-dokumen militer Kodam X/Lambung Mangkurat (Periode 1960)
Arsip Pidato Presiden Soekarno (khususnya Pidato 17 Agustus 1962, Tahun Kemenangan, yang menyentil “Komunisto-phobi”)
Penelitian Sejarah oleh Mansyur (Dosen Sejarah ULM) dan Wajidi (Peneliti Sejarah Brida Kalsel).
Dokumen Terpilih Sekitar G.30.S/PKI oleh Alex Dinuth (1997).
Laporan media lokal dan nasional (Harian Banjarmasin Post dan Tirto.id, 2025/2017).
