Surabaya.Jelajahpenanews.Com – Pemutusan kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap 11 Juta rakyat tanpa pemberitahuan bukanlah sekadar masalah teknis administrasi. Ia adalah keputusan politik yang mencerminkan bagaiman cara negara memandang warganya.
Di mata penguasa saat ini, rakyat tidak lagi diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara, melainkan sebagai angka yang bisa dihapus demi menyeimbangkan neraca.
Kesehatan dan pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar rakyat, dan wajib dipenuhi oleg negara, malah dikelola ala kadar.
Anggarannya dipangkas dengan dalih efisiensi, sementara program Makanannya Bang Gibran (MBG) diperlakukan sebagai proyek suci, tak boleh disentuh, tak boleh dikritik, dan menghentikannya dianggap dosa politik.
Padahal semua kita tau MBG program yang telah berubah menjadi too big to fail secara politik, bukan karena efektivitasnya teruji, melainkan karena ia menopang legitimasi kekuasaan.
Apa yang kini terjadi di Konoha bukan hal baru dalam sejarah. Negara-negara yang pernah kolaps pernah mempraktekkan hal serupa.
Yunani pra-2010 mulai memangkas layanan sosial sebelum resmi kolaps. Argentina berulang kali memotong subsidi kesehatan sambil mempertahankan program populis. Brasil di era pengetatan fiskal memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan, mereka tetap menjaga bantuan sosial yang simbolik dan politis, persis seperti yang terjadi di Konoha saat ini.
Ketika negara mulai memotong hak-hak dasar, mengambil kebijakan secara diam-diam tanpa pemberitahuan (governing by stealth) demi menghindari gejolak publik, itu menandakan satu hal, negara sedang menderita gejala fiscal stress syndrome.
Tekanan fiskal memaksa negara mengambil keputusan dengan cara ekstrem dan defensif.
Gejalanya jelas: hak dasar dipersempit, layanan universal dikurangi, anggaran jangka panjang dipangkas, sementara program simbolik dipertahankan mati-matian.
Jika pola ini terus berlanjut, maka Konoha sedang berjalan di jalur yang sama dengan negara-negara yang pernah kolaps lebih dulu.
