Jakarta Jelajahpenanews. Com – Bagi Anda pencinta sejarah politik dan hukum tanah air, nama Eddy Tansil pasti langsung mengingatkan pada salah satu skandal paling memalukan sekaligus melegenda di akhir era Orde Baru. Bagaimana tidak, koruptor kelas kakap yang menggarong uang negara triliunan rupiah itu berhasil melenggang bebas melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang pada tahun 1996 dan menghilang tanpa jejak hingga hari ini.
Di balik geger nasional tersebut, ada satu sosok pejabat tinggi negara yang posisinya langsung digoyang hebat dan ikut “kena getahnya.” Beliau adalah Oetojo Oesman, Menteri Kehakiman Republik Indonesia periode 1993–1998.
Menakhodai Departemen Kehakiman Pilihan Soeharto
Lahir pada 3 Juni 1935, Oetojo Oesman adalah seorang birokrat dan politikus senior yang memiliki karier panjang di bawah payung Partai Golkar. Puncak karier tertingginya di pemerintahan diraih ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Pembangunan VI, menggantikan Ismail Saleh.
Oetojo memimpin departemen tersebut di tengah situasi politik nasional yang mulai menghangat dan penuh tekanan. Sebagai nakhoda hukum, ia dituntut untuk menjaga wibawa sistem peradilan dan pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
Badai Terbesar: Bobolnya Lapas Cipinang
Baru tiga tahun menjabat, Oetojo Oesman dihantam badai paling ekstrem sepanjang kariernya. Pada Mei 1996, publik dikejutkan oleh berita fiktif yang menjadi kenyataan: Eddy Tansil, terpidana 20 tahun penjara atas kasus pembobolan bank bilyunan rupiah, kabur dari Lapas Cipinang, Jakarta.
Peristiwa ini seketika menjadi tamparan keras yang luar biasa memalukan bagi Departemen Kehakiman yang dipimpin Oetojo. Mengapa? Karena kaburnya sang koruptor dituding penuh dengan skandal suap dan keterlibatan oknum petugas lapas di dalamnya.
Sebagai menteri yang membawahi langsung sistem pemasyarakatan, Oetojo Oesman menjadi sasaran empuk kritik tajam dari masyarakat, media massa, hingga pengamat hukum. Reputasi jabatannya diuji habis-habis karena dinilai kecolongan dalam mengawasi tahanan paling dicari di Indonesia kala itu. Meskipun diterpa isu miring, ia bertahan menyelesaikan masa jabatannya hingga Maret 1998, tepat dua bulan sebelum rezim Orde Baru runtuh.
Menjadi Ideolog Senior dan Mengawal Dinamika Hukum
Setelah melepas jabatan menteri, Oetojo Oesman memilih untuk tetap aktif di belakang layar politik. Pengaruhnya yang mengakar kuat di Golkar membuatnya dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua Dewan Kehormatan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia), salah satu organisasi sayap pendiri Partai Golkar.
Sebagai begawan hukum senior, pandangan Oetojo juga kerap dicari media saat tensi hukum nasional memanas. Salah satunya ketika kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto bergulir. Kala itu, dengan tenang ia menanggapi bahwa manuver dan polemik hukum yang terjadi adalah hal yang biasa demi menguji sejauh mana ketepatan penerapan hukum acara pidana di Indonesia.
Darah Politik yang Mengalir ke Parlemen
Kini, di masa tuanya, estafet perjuangan politik Oetojo Oesman dilanjutkan secara apik oleh putrinya, Dewi Asmara. Sang putri sukses menjadi politikus perempuan senior di Partai Golkar dan berhasil mengamankan kursi sebagai Anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi).
Kisah Oetojo Oesman adalah refleksi nyata dari dinamika politik Orde Baru. Namanya akan selalu diingat dalam buku sejarah penegakan hukum Indonesia—baik sebagai menteri kehakiman penutup era Soeharto, maupun sebagai pejabat yang harus berdiri di tengah badai salah satu skandal pelarian terbesar sepanjang sejarah republik ini.
Sumber: Wikipedia
