Jawa Barat. JelajahPenaNews.Com – Bayangkan, betapa marah dan kecewanya rakyat Jawa Barat, ketika tahu uang rakyat terbakar sia-sia hanya untuk sewa mobil listrik yang “kedengarannya keren”, tetapi nilainya sampai Rp350 juta per unit per tahun hanya untuk sekadar kendaraan BUMD yang bahkan tidak menghasilkan manfaat bagi publik!
Itu berarti lebih dari Rp11 miliar setahun terbuang tanpa dampak produktif yang jelas.
Pernyataan tajam ini dilontarkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengkritisi praktik boros yang terjadi di pemerintahan sebelumnya — dan itu bukan omong kosong, melainkan fakta yang diungkap dalam proses review anggaran dan struktur BUMD Pemprov Jabar
Ini bukan sekadar kritik biasa
Ini sentilan tajam dari seorang pemimpin yang berani menempatkan kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan lingkungan di atas kepentingan birokrasi yang sering terselubung di balik citizen image atau pencitraan.
Berikut ini 5 poin penting yang perlu dibaca semua warga Jawa Barat dan Indonesia yang peduli terhadap masa depan Jabar:
1. Pengeluaran Tak Rasional Itu Nyata, Bukan Sekadar Isu
Dedi Mulyadi secara terbuka membeberkan bahwa salah satu BUMD menyewakan mobil listrik kepada Pemprov Jabar dengan tarif yang fantastis — hingga Rp350 juta per unit per tahun — padahal tidak ada kontribusi nyata terhadap layanan publik atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Itu contoh nyata penggunaan anggaran yang jauh dari prinsip tata kelola yang baik.
2. Ini Bukan Hanya Masalah Mobil – Tapi Budaya Anggaran
Kritik ini bukan tentang mobil listrik itu sendiri — karena mobil listrik bisa jadi alat transportasi ramah lingkungan yang baik — tetapi soal prioritas alokasi anggaran yang harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sekadar gaya.
Ini sejalan dengan sikap Dedi yang bahkan menolak pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya sendiri agar dana tersebut bisa dipakai untuk hal yang lebih bermakna.
3. Dedi Mulyadi Fokus ke Efisiensi & Prioritas Rakyat
Langkah pertama yang dilakukan setelah menjabat adalah mengalihkan anggaran dari kegiatan yang kurang produktif seperti seminar mewah, study banding yang tak perlu, bahkan item seperti seragam gubernur, untuk dialokasikan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat — seperti pembangunan sekolah dan infrastruktur desa.
4. Perbandingan dengan Pemerintahan Sebelumnya
Di zaman Pemprov Jabar sebelumnya, ada sejumlah anggaran yang dipandang publik “tidak berpihak rakyat”, termasuk praktik BUMD yang menghabiskan miliaran hanya untuk sewa mobil tanpa hasil nyata.
Dedi hadir dengan gaya berbeda: kurangi pemborosan, perbaiki tata kelola, dan alihkan ke kebutuhan mendesak seperti jalan, sekolah, dan listrik untuk warga yang belum tersentuh layanan dasar.
5. Kritik Konstruktif Demi Masa Depan Lebih Baik
Kritikan Dedi bukan sekadar sinis atau provokatif — tetapi didasarkan pada fakta, audit anggaran, dan visi pembangunan yang jelas.
Sikap memihak rakyat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang tidak takut membuka borok birokrasi asal itu demi keadilan anggaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Saat sebagian orang mungkin melihat kritik sebagai hal yang “mengganggu status quo”, bagi warga Jawa Barat dan Indonesia yang memperjuangkan pemerintahan bersih, efisien, dan pro-rakyat, ini justru adalah bukti bahwa kepemimpinan baru ada untuk membela hak rakyat dan melindungi anggaran dari pemborosan yang merugikan publik
Pada akhirnya, hidup rakyat lebih penting daripada sekadar penampilan mobil listrik mewah di halaman pemerintahan
Mari dukung gaya kepemimpinan yang bukan hanya janji, tetapi bukti nyata bahwa anggaran untuk rakyat harus dibelanjakan demi masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan.
